Bimtek dan Diklat Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No 17 Tahun 2020. Penyelenggaraan Manajemen PNS di laksanakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dengan kewenangan untuk kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS serta pembinaan. Manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Info Bimtek dan Diklat
Manajemen Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No 17 Tahun 2020
Sekilas Ulasan Materi Manajemen Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No 17 Tahun 2020
Selanjutnya, kewenangan tersebut dapat di delegasikan kepada PyB dalam pelaksanaan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan. Namun demikian, apabila terjadi pelanggaran prinsip sistem merit yang di lakukan oleh PPK atau untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, Presiden dapat menarik kembali pendelegasian kewenangan.
Untuk pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan karier PNS, pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat di lakukan dalam satu instansi dan antar instansi melalui uji kompetensi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain JPT, sebagai jaminan karier PNS yang di tugaskan, perlu di atur kembali terkait dengan ketentuan batas usia pensiun pejabat fungsional yang di berhentikan sementara. Lebih lanjut, selain mutasi danf atau promosi, pengembangan karier juga dapat di lakukan melalui penugasan lingkungan instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah yang di laksanakan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi.
Dalam hal pengembangan karier PNS dalam JF Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF, dan pengangkatan PNS dalam JF di lakukan melalui pengangkatan pertama, pengangkatan perpindahan, pengangkatan penyesuaian/ inpassing, dan promosi. Selain itu, dengan adanya penetapan kedudukan JF tersebut. Maka Instansi Pembina memiliki tugas pula dalam menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
Dalam rangka mengoptimalkan Pemahaman Pejabat serta Aparatur Pemerintah Daerah Bersama Para Pakar dan juga Nara Sumber. Dengan ini kami akan menyelenggarakan Pelatihan seminar/ Bimtek / Pendidikan dan Pelatihan Nasional dengan bidang Materi Kepegawaian dengan tema. “ Manajemen Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No. 17 Tahun 2020 Perubahan Atas PP No. 11 Tahun 2017. ” Akan di laksanakan pada:
Info Jadwal Bimtek Kepegawaian Nasional Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Silahkan Klik link tabel berikut ini untuk jadwal selanjutnya:
Juli 2024
| Hari / Tanggal | Tempat Pelaksanaan | Pelatihan via Online |
|---|---|---|
| Kamis - Jumat 04 - 05 JULI 2024 | ||
| Kamis - Jumat 11 - 12 JULI 2024 |
||
| Jumat - Sabtu 22 - 23 JULI 2024 |
||
| Selasa - Rabu 26 - 27 JULI 2024 |
Agustus 2024
| Hari / Tanggal | Tempat Pelaksanaan | Pelatihan via Online |
|---|---|---|
| Rabu - Kamis 02 - 03 AGUSTUS 2024 | ||
| Kamis - Jumat 09 - 10 AGUSTUS 2024 |
||
| Senin - Selasa 14 - 15 AGUSTUS 2024 |
||
| Kamis - Jumat 23 - 24 AGUSTUS 2024 |
||
| Selasa - Rabu 26 - 27 AGUSTUS 2024 |
September 2024
| Hari / Tanggal | Tempat Pelaksanaan | Pelatihan via Online |
|---|---|---|
| Jumat - Sabtu 06-07 SEPTEMBER 2024 | ||
| Rabu - Kamis 13 - 14 SEPTEMBER 2024 |
||
| Kamis - Jumat 20 - 21 SEPTEMBER 2024 |
||
| Senin - Selasa 24 - 25 SEPTEMBER 2024 |
||
| Rabu - Kamis 27 - 28 SEPTEMBER 2024 |
Oktober 2024
| Hari/Tanggal | Tempat Pelaksanaan | Pelatihan via Online |
|---|---|---|
| Senis - Selasa 02 - 03 OKTOBER 2024 | ||
| Selasa - Rabu 10 - 11 OKTOBER 2024 |
||
| Jumat - Sabtu 21 - 22 OKTOBER 2024 |
||
| Rabu - Kamis 25 - 26 OKTOBER 2024 |
November 2024
| Hari / Tanggal | Tempat Pelaksanaan | Pelatihan via Online |
|---|---|---|
| Kamis - Jumat 01 - 02 NOVEMBER 2024 | ||
| Selasa - Rabu 07 - 08 NOVEMBER 2024 |
||
| Selasa - Rabu 14 - 15 NOVEMBER 2024 |
||
| Selasa - Rabu 21 - 22 NOVEMBER 2024 |
||
| Rabu - Kamis 29 - 30 NOVEMBER 2024 |
Desember
| Hari/Tanggal | Tempat Pelaksanaan | Pelatihan via Online |
|---|---|---|
| Kamis - Jumat 06 - 07 DESEMBER 2024 | ||
| Rabu - Kamis 13 - 14 DESEMBER 2024 |
||
| Selasa - rabu 20 - 21 DESEMBER 2024 |
||
| Kamis - Jumat 27 - 28 DESEMBER 2024 |
| Info Bimtek Keuangan Dan Diklat Nasional |
|---|
| Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : 1. Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Menginap) 2. Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tidak Menginap) Pelatihan Online Via Zoom Meeting dengan Biaya sebesar : Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Perlengkapan Fasilitas Peserta Yang Akan di Dapatkan Catatan dan Promo Konfirmasi Pendaftaran   |
Salah satu hak bagi PNS yaitu pengembangan kompetensi dan cuti. Pada dasarnya pengembangan kompetensi adalah merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier. Saat ini, metode yang tepat dalam pengembangan kompetensi yaitu pendekatan sistem pembelaj ararL terintegrasi (corporate uniuersitg). Sedangkan cuti di laksanakan untuk menjamin pemenuhan hak atas kesegaran jasmani dan rohani PNS.
Pada dasarnya, penataan birokrasi merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan salah satunya adalah untuk penyederhanaan birokrasi. Kebijakan ini dapat berdampak terhadap perubahan pengaturan manajemen aparatur sipil negara pada instansi pemerintah maka Presiden dapat menerbitkan Peraturan Presiden. Adalah tugas pemerintah untuk tetap dapat menjamin karier dan juga hak PNS yang terkena dampak penataan birokrasi dalam penyelenggaraan manajemen.
Selanjutnya, Peraturan Pemerintah ini berisi ketentuan mengenai beberapa perubahan dalam ketentuan Manajemen PNS yang mengatur tentang pendelegasian kewenangan Presiden. Kedudukan JF mutasi JPT penugasan PNS pengembangan kompetensi. BUP Pejabat Fungsional yang di berhentikan sementara, dan ketentuan penyetaraar jabatan akibat dari penataan birokrasi.
INFO BIMTEK. Untuk anda yang ingin mengetahui selengkapnya di bidang Kepegawaian dengan materi lainnya dapat di lihat pada sub laman. Bimtek Kepegawaian