Bimtek dan Diklat Peranan Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Strategi atas temuan Temuan BPK. Terkait Pertanggungjawaban Keuangan Daerah – Pada dasarnya Pedoman penyusunan APBD menjadi acuan Pemda dalam sebuah penyusunan anggaran. Kemudian Dengan harapan peraturan tersebut dapat berfungsi sebagai konsep dasar dalam pengoptimalisasian pedoman dalam hal manajemen keuangan yang sudah di integerasi. Selain itu harus efektif dan juga akuntabel yang sesuai dengan tujuan APBD beserta fungsinya.
Info Bimtek dan Diklat
Peranan Kejaksaan Serta Strategi Atas Temuan Temuan BPK
Tugas dan juga tanggung jawab bendahara keuangan sangat mempengaruhi tata kelola keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka meningkatkan pemahaman aparatur sipil negara, baik Eksekutif maupun Legislatif di lingkungan Pemda mengenai Tindak Pidana Korupsi serta Pertanggungjawaban Keuangan daerah Bersama Para Pakar dan Nara Sumber.
Dengan ini kami akan menyelenggarakan Pelatihan seminar / Bimtek Nasional dengan bidang Materi Keuangan dengan tema “Peranan Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Strategi atas temuan – temuan BPK terkait Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menuju Opini WTP” Jadi Pelaksanaannya akan kami laksanakan Pada :
Info Jadwal Bimtek Nasional
Berikut adalah info lengkap mengenai jadwal pelatihan / bimtek nasional, silahkan pilih tempat dan waktunya. Bahkan jika ada saran untuk jadwal dan lokasi silahkan hubungi kami untuk berdiskusi secara langsung.
Silahkan Klik link tabel ini berikut untuk jadwal Terbaru dan Terlengkap:
Juli 2024
| Hari / Tanggal | Tempat Pelaksanaan | Pelatihan via Online |
|---|---|---|
| Kamis - Jumat 04 - 05 JULI 2024 | ||
| Kamis - Jumat 11 - 12 JULI 2024 |
||
| Jumat - Sabtu 22 - 23 JULI 2024 |
||
| Selasa - Rabu 26 - 27 JULI 2024 |
Agustus 2024
| Hari / Tanggal | Tempat Pelaksanaan | Pelatihan via Online |
|---|---|---|
| Rabu - Kamis 02 - 03 AGUSTUS 2024 | ||
| Kamis - Jumat 09 - 10 AGUSTUS 2024 |
||
| Senin - Selasa 14 - 15 AGUSTUS 2024 |
||
| Kamis - Jumat 23 - 24 AGUSTUS 2024 |
||
| Selasa - Rabu 26 - 27 AGUSTUS 2024 |
September 2024
| Hari / Tanggal | Tempat Pelaksanaan | Pelatihan via Online |
|---|---|---|
| Jumat - Sabtu 06-07 SEPTEMBER 2024 | ||
| Rabu - Kamis 13 - 14 SEPTEMBER 2024 |
||
| Kamis - Jumat 20 - 21 SEPTEMBER 2024 |
||
| Senin - Selasa 24 - 25 SEPTEMBER 2024 |
||
| Rabu - Kamis 27 - 28 SEPTEMBER 2024 |
Oktober 2024
| Hari/Tanggal | Tempat Pelaksanaan | Pelatihan via Online |
|---|---|---|
| Senis - Selasa 02 - 03 OKTOBER 2024 | ||
| Selasa - Rabu 10 - 11 OKTOBER 2024 |
||
| Jumat - Sabtu 21 - 22 OKTOBER 2024 |
||
| Rabu - Kamis 25 - 26 OKTOBER 2024 |
November 2024
| Hari / Tanggal | Tempat Pelaksanaan | Pelatihan via Online |
|---|---|---|
| Kamis - Jumat 01 - 02 NOVEMBER 2024 | ||
| Selasa - Rabu 07 - 08 NOVEMBER 2024 |
||
| Selasa - Rabu 14 - 15 NOVEMBER 2024 |
||
| Selasa - Rabu 21 - 22 NOVEMBER 2024 |
||
| Rabu - Kamis 29 - 30 NOVEMBER 2024 |
Desember
| Hari/Tanggal | Tempat Pelaksanaan | Pelatihan via Online |
|---|---|---|
| Kamis - Jumat 06 - 07 DESEMBER 2024 | ||
| Rabu - Kamis 13 - 14 DESEMBER 2024 |
||
| Selasa - rabu 20 - 21 DESEMBER 2024 |
||
| Kamis - Jumat 27 - 28 DESEMBER 2024 |
| Info Bimtek Keuangan Dan Diklat Nasional |
|---|
| Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : 1. Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Menginap) 2. Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tidak Menginap) Pelatihan Online Via Zoom Meeting dengan Biaya sebesar : Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Perlengkapan Fasilitas Peserta Yang Akan di Dapatkan Catatan dan Promo Konfirmasi Pendaftaran   |
Info Bimtek Peranan Kejaksaan Serta Strategi Atas Temuan Temuan BPK
Sekilas Ulasan Materi Peranan Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sebagaimana di ketahui bersama bahwa bendahara keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam mendukung mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Untuk itu di perlukan kompetensi yang memadai, baik dalam hal mekanisme pembayaran maupun pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wajib melakukan audit laporan keuangan pemda terutama dalam bentuk megumpulkan data-data yang di perlukan. Selain itu Kementerian Keuangan menerapkan sistem reward and punishment terhadap pemerintah daerah.
Terdapat tiga macam kriteria dalam sistem tersebut yaitu
- Pertama, daerah telah melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dengan baik
- Kemudian, daerah menetapkan APBD dengan tepat waktu
- Terakhir, Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.
INFO BIMTEK untuk anda yang ingin mengetahui selengkapnya di bidang Keuangan dengan materi lainnya dapat di lihat pada sub laman Bimtek Keuangan