Bimtek Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

Bimtek Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan. Dalam hal pengawasan, Pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintahan pusat dalam hal tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, tertib usaha, dan perizinan tata bangunan, tertib pemanfaatan dan kinerja penyedia jasa. Pemerintah pusat sendiri juga mengawasi bangunan perwakilan Indonesia di luar negeri untuk menjamin aspek kemanan dan keselamatan serta Bangunan perwakilan asing di Indonesia.

Info Bimtek Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

Sekilas Ulasan Materi Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

Dalam hal pengawasan. Pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintahan pusat dalam hal tertib penyelenggaraan jasa konstruksi. Tertib usaha, dan perizinan tata bangunan, tertib pemanfaatan dan kinerja penyedia jasa. Pemerintah pusat sendiri juga mengawasi bangunan perwakilan Indonesia di luar negeri untuk menjamin aspek kemanan dan keselamatan serta Bangunan perwakilan asing di Indonesia.

Undang-undang yang Mengatur Jasa Konstruksi

Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai pengganti UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ternyata memiliki materi muatan yang jauh lebih banyak ketimbang UU sebelumnya. Selain itu, UU Jasa Kontruksi terbaru ini memiliki banyak perbedaan dan lebih terperinci dan lebih banyak melibatkan pemerintah dalam usaha jasa kontruksi.

Kabag Hukum Data dan Komunikasi Publik Derjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hambali ST.MT. Menjelaskan terdapat beberapa perbedaan dengan UU Jasa Kontruksi yang baru dengan yang lama. Salah satunya, mengatur pilihan penyelesaian sengketa dalam usaha jasa kontruksi.

Selain itu, UU Jasa Kontruksi terbaru mengatur keterlibatan tenaga kerja asing dalam usaha jasa kontruksi. Namun, tenaga kerja asing wajib mengantongi    sertifikat kompetensi kerja dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Begitu pula dengan kewajiban badan usaha asing yang menjadi penyelenggara jasa konstruksi mesti lebih banyak mempekerjakan warga Indonesia ketimbang warga negara asing. Adanya peran pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang selaras dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk Sub Urusan Jasa Konstruksi.

Dalam rangka mengoptimalkan Pemahaman Pejabat serta Aparatur Pemerintah Daerah Bersama Para Pakar dan juga Nara Sumber. Dengan ini kami akan menyelenggarakan Pelatihan seminar / Bimtek Nasional dengan bidang Materi Barang dan Jasa dengan tema “Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan”, Jadi pelatihan akan kami laksanakan pada :

Info Jadwal Bimtek Dan Diklat Barang Dan Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa

Info Bimtek Keuangan Dan Diklat Nasional

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : 1. Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Menginap) 2. Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tidak Menginap) Pelatihan Online Via Zoom Meeting dengan Biaya sebesar : Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Perlengkapan Fasilitas Peserta Yang Akan di Dapatkan Pelatihan selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai Peserta Menginap (Twin Shering) Seminar Kit, Makalah Pelatihan serta Tas Ekslusif Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) Sertifikat pelatihan Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 Catatan dan Promo Jemput di Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang (Peserta Wajib Konfirmasi) Syarat & Ketentuan Berlaku Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yg Tidak Tercantum di Website, Minimal 8 Peserta Pembayaran Secara Langsung Ditempat Kegiatan Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi Pendaftaran

Info Bimtek Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa

Pengaturan dan Juga Kewenangan Jasa Konstruksi

Selain itu, pengaturan terhadap badan usaha jasa konstruksi asing pun di perketat persyaratannya. Bahkan, Terhadap badan usaha asing yang akan melakukan usaha di Indonesia mesti membentuk kantor perwakilan serta berbadan hukum. Lalu Kemudian, badan udaha berbadan hukum Indonesia melalui kerjasama modal dengan badan usaha jasa konstruksi nasional.

Pada Dasarnya Pemerintah pusat dalam melaksanakan kewenangannya mengikutsertakan peran serta masyarkat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Keikutsertaan masyarakat di lakukan melalui satu lembaga yang di bentuk oleh menteri terkait. Selain itu, pengaturan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi di perluas hingga penyediaan bangunan.

UU Jasa Konstruksi sejatinya tak menyebut secara tegas soal laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hanya saja aturan ini sebatas mensyaratkan bila ada dugaan kerugian keuangan negara dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Maka proses pemeriksaan hukum hanya dapat di lakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Dalam pemilihan jasa kontruksi bagi tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas terdapat beberapa metode yaitu terdiri dari:

• Pertama Seleksi, terdiri dari seleksi umum dan seleksi sederhana,
• Penunjukan langsung,
• Pengadaan langsung,
• Sayembara yang merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan metode pelaksanaan tertentu.

INFO BIMTEK untuk anda yang ingin mengetahui selengkapnya di bidang Barang Dan Jasa dengan materi lainnya dapat di lihat pada sub laman Bimtek Barang Dan Jasa