Bimtek Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP

Bimtek Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP. Pada Dasarnya Salah satu fungsinya adalah memelihara ketentraman dan ketertiban umum menegakkan peraturan daerah. Kemudian Sumber daya Satuan polisi Pamong Praja dalam penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah. Kapasitas pelayanan terhadap masyarakat jika di bandingkan baik di tinjau kualitas maupun kuantitas pada saat ini masih belum memadai.

Info Bimtek Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP

Sekilas Ulasan Peran Penting Satpol PP dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum

Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap masyarakat dalam pelaksanaan tugas untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah untuk saat ini belum memadai. Selanjutnya Ketentraman dan ketertiban umum bisa di katakan jika kondisi masyarakat saat melakukan aktivitasnya merasa tentram, tertib dan teratur.

Hubungi Kami Penyelenggara Kegiatan

Kunjungi juga website www.pusdiklatpemendagri.or.id

Maka Satuan Polisi Pamong Praja harus mempunyai sikap dan perilaku yang profesional, setia, taat kepada bangsa dan negara. Serta mempunyai moral dan juga mental yang baik. Maka di perlukan suatu pelatihan untuk membentuknya.

Untuk menciptakan kondisi tersebut, maka dibuatlah suatu kebijakan. lalu kemudian Kebijakan sendiri merupakan pedoman atau dasar rencana dalam pelaksanan suatu pekerjaan, cara bertindak,dll. Kemudian Untuk fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di sebutkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010.

Dalam rangka mengoptimalkan Pemahaman Pejabat serta Aparatur Pemerintah Daerah tentang Satpol PP. Maka kami akan menghadirkan Narasumber yang kompeten di bidang ilmu pemerintahan untuk  menyelenggarakan Pelatihan seminar / bimtek / diklat dengan tema “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP “, Jadi yang akan kami laksanakan pada:

Info Jadwal Bimtek Nasional Kebijakan Pemerintah Daerah

Jadwal selanjutnya, silahkan klik link berikut ini :

Info Bimtek Keuangan Dan Diklat Nasional

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : 1. Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Menginap) 2. Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tidak Menginap) Pelatihan Online Via Zoom Meeting dengan Biaya sebesar : Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Perlengkapan Fasilitas Peserta Yang Akan di Dapatkan Pelatihan selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai Peserta Menginap (Twin Shering) Seminar Kit, Makalah Pelatihan serta Tas Ekslusif Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) Sertifikat pelatihan Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 Catatan dan Promo Jemput di Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang (Peserta Wajib Konfirmasi) Syarat & Ketentuan Berlaku Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yg Tidak Tercantum di Website, Minimal 8 Peserta Pembayaran Secara Langsung Ditempat Kegiatan Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi Pendaftaran

Bimtek Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP

Ketertiban umum dan juga ketentraman masyarakat adalah keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan juga Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan juga teratur. Furthermore, satuan polisi pamong praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan juga perilaku. lalu kemudian Seperti kesetiaan dan ketaatan kepada bangsa dan negara, bermoral/bermental baik, professional, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. So that di perlukan pelatihan untuk membentuk anggota polisi pamong praja yang professional dan juga terlatih.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2013 tidak tercantum penyelenggaraan urusan ketentraman dan juga ketertiban umum sebagai urusan pemerintah daerah. Terdapat urusan kesatuan bangsa dan juga politik dalam negeri yang muatannya sama dan lebih luas dari penyelenggaraan urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

INFO BIMTEK untuk anda yang ingin mengetahui selengkapnya di bidang SATPOL PP dengan materi lainnya dapat di lihat pada sub laman Bimtek SATPOL PP

Info Diklat Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP

Baca juga : Bimtek Pelatihan Satpol PP Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan 

Related posts:

Bimtek Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP Bimtek Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bimtek Kebijakan Kehumasan dan Keprotokolan dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas dan Mutu Pelayanan Publik Bimtek Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Bimtek Pelatihan Satpol PP Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan