Bimtek Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Bimtek Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP adalah singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Selain itu Lakip juga merupakan pedoman yang dapat mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang efficient, effective dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannnya. Sementara Penyusunan Lakip merupakan pelaksanan kewajiban organisasi untuk menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi menyajikan capaian kinerja yang menggambarkan mandat suatu instansi sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.

Info Bimtek Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Sekilas Ulasan Materi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Mengingat pernah terjadinya krisis ekonomi yang pernah di alami Indonesia dan Juga Negara ASEAN pada tahun 1997. Memberi pelajaran buat kita mengenai pentingnya tata pemerintahan yang baik. Hal itu dapat di tujukan dengan cara berpikir dan memperluas pengetahuan kita bagaimana untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik.

Sebagai contoh dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih bertanggung jawab, lebih baik dan lebih berdaya guna. Maka pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana lakip (laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) di perlukan untuk mengetahui kemampuan setiap lembaga pemerintah atau instansi pemerintah dalam pencapain visi, misi, dan tujuan dari sebuah organisasi.

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah yang lebih berdaya guna, lebih bersih dan lebih bertanggung jawab di bidang Pemerintahan. Maka Dengan ini kami akan menyelenggarakan Pelatihan seminar / Bimtek Nasional dengan materi “Asistensi dalam penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Penyusunan RENSTRA (Rencana Strategis) serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)” jadi akan kami laksanakan pada:

Informasi Jadwal Bimtek Dan Diklat Pemerintahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Info Bimtek Keuangan Dan Diklat Nasional

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : 1. Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Menginap) 2. Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tidak Menginap) Pelatihan Online Via Zoom Meeting dengan Biaya sebesar : Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Perlengkapan Fasilitas Peserta Yang Akan di Dapatkan Pelatihan selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai Peserta Menginap (Twin Shering) Seminar Kit, Makalah Pelatihan serta Tas Ekslusif Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) Sertifikat pelatihan Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 Catatan dan Promo Jemput di Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang (Peserta Wajib Konfirmasi) Syarat & Ketentuan Berlaku Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yg Tidak Tercantum di Website, Minimal 8 Peserta Pembayaran Secara Langsung Ditempat Kegiatan Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi Pendaftaran

Info Bimtek Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Perencanaan kinerja yang baik adalah suatu proses penetapan kegiatan yang di lakukan setiap tahun, serta indikator kinerja yang berdasarkan pada suatu program, kebijakan, serta sasaran yang sudah di tetapkan sebelumnya pada rencana strategi. Kemudian hasil dari proses tersebut akan menghasilkan Rencana Kinerja Tahunan atau RKJ.

Pengukuran Kinerja Yang Menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU)

• IKU di tingkat pemerintah pusat yaitu kementrian negara dan departemen adalah, indikator hasil yang sudah sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsinya.
• Selanjutnya, IKU di tingkat eselon I adalah indikator hasil atau keluaran yang setingkat lebih tinggi dari keluaran, setiap unit kerja yang ada di bawahnya.
• Terakhir, IKU di tingkat eselon II adalah hanya indikator keluaran.

Fungsi Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah :

• Pertama, Sebagai media hubungan kerja dalam suatu organisasi.
• Selanjutnya, Sebagai media akuntabilitas.
• Kemudian, sebagai media informasi untuk umpan balik perbaikan pada kinerjanya.
• Terakhir, lAKIP dapat menjadi instrumen peningkatan kinerja yang berkesinambungan.

Tujuan Analisis Kinerja

• Agar bisa mengenali setiap kendala dan hambatan yang di hadapi.
• Selanjutnya, Agar bisa menilai efisiensi penggunaan sumber daya yang tepat dalam menghasilkan output.
• Agar bisa menilai efektivitas pada pencapaian hasil terhadap setiap rencana yang ada.
• Agar bisa menilai kualitas, apakah telah memenuhi keinginan atau kepuasan stakeholders.

INFO BIMTEK untuk anda yang ingin mengetahui selengkapnya di bidang Pemerintahan dengan materi lainnya dapat di lihat pada sub laman Bimtek Pemerintahan