Bimtek Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP adalah singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Selain itu Lakip juga merupakan pedoman yang dapat mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang efficient, effective dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannnya. Sementara Penyusunan Lakip merupakan pelaksanan kewajiban organisasi untuk menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi menyajikan capaian kinerja yang menggambarkan mandat suatu instansi sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.
Mengingat pernah terjadinya krisis ekonomi yang pernah di alami Indonesia dan Negara ASEAN pada tahun 1997. Memberi pelajaran buat kita mengenai pentingnya tata pemerintahan yang baik. Hal itu dapat di tujukan dengan cara berpikir dan memperluas pengetahuan kita bagaimana untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik.
Info Bimtek Pemerintahan Lakip (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
Sebagai contoh dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih bertanggung jawab, lebih baik dan lebih berdaya guna. Maka pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana lakip (laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) di perlukan untuk mengetahui kemampuan setiap lembaga pemerintah atau instansi pemerintah dalam pencapain visi, misi, dan tujuan dari sebuah organisasi.
Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah yang lebih berdaya guna, lebih bersih dan lebih bertanggung jawab di bidang Pemerintahan. Dengan ini kami akan menyelenggarakan Pelatihan seminar / Bimtek / Diklat Nasional dengan materi “Asistensi dalam penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Penyusunan RENSTRA (Rencana Strategis) serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)” yang akan kami laksanakan pada:
Info Jadwal Bimtek Dan Diklat Pemerintahan
jadwal selanjutnya, silahkan klik link berikut ini :
Januari 2022
Tanggal | Tempat Pelaksanaan (Hotel) | Pelatihan via Online |
---|---|---|
Jumat - Sabtu 07 - 08 Januari 2022 | ||
Selasa - Rabu 18 - 19 Januari 2022 |
Februari 2022
Tanggal | Tempat Pelaksanaan (Hotel) | Pelatihan via Online |
---|---|---|
Selasa - Rabu 08 - 09 Februari 2022 | ||
Kamis - Jumat 17 - 18 Februari 2022 |
||
Kamis - Jumat 24 - 25 Februari 2022 |
Maret 2022
Tanggal | Tempat Pelaksanaan (Hotel) | Pelatihan via Online |
---|---|---|
Kamis - Jumat 10 - 11 Maret 2022 | ||
Jumat - Sabtu 18 - 19 Maret 2022 |
||
Jumat - Sabtu 25 - 26 Maret 2022 |
||
Selasa - Rabu 29 - 30 Maret 2022 |
April 2022
Tanggal | Tempat Pelaksanaan (Hotel) | Pelatihan via Online |
---|---|---|
Rabu - Kamis 06 - 07 April 2022 | ||
Selasa - Rabu 12 - 13 April 2022 |
||
Rabu - Kamis 20 - 21 April 2022 |
||
Rabu - Kamis 27 - 28 April 2022 |
Mei 2022
Tanggal | Tempat Pelaksanaan (Hotel) | Pelatihan via Online |
---|---|---|
Rabu - Kamis 18 - 19 Mei 2022 | ||
Selasa - Rabu 24 - 25 Mei 2022 |
Juni 2022
Tanggal | Tempat Pelaksanaan (Hotel) | Pelatihan via Online |
---|---|---|
Selasa - Rabu 07 - 08 Juni 2022 | |
|
Rabu - Kamis 15 - 16 Juni 2022 |
||
Kamis - Jumat 23 - 24 Juni 2022 |
||
Rabu - Kamis 29 - 30 Juni 2022 |
Info Bimtek Keuangan Dan Diklat Nasional |
---|
Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : 1. Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Menginap) 2. Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tidak Menginap) Pelatihan Online Via Zoom Meeting dengan Biaya sebesar : Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Perlengkapan Fasilitas Peserta Yang Akan di Dapatkan Catatan dan Promo Konfirmasi Pendaftaran ![]() ![]() |
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Perencanaan kinerja yang baik adalah suatu proses penetapan kegiatan yang di lakukan setiap tahun, serta indikator kinerja yang berdasarkan pada suatu program, kebijakan, serta sasaran yang sudah di tetapkan sebelumnya pada rencana strategi. Kemudian hasil dari proses tersebut akan menghasilkan Rencana Kinerja Tahunan atau RKJ.
Pengukuran Kinerja Yang Menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU)
- IKU di tingkat pemerintah pusat yaitu kementrian negara dan departemen adalah, indikator hasil yang sudah sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsinya.
- Selanjutnya, IKU di tingkat eselon I adalah indikator hasil atau keluaran yang setingkat lebih tinggi dari keluaran, setiap unit kerja yang ada di bawahnya.
- IKU di tingkat eselon II adalah hanya indikator keluaran.
Fungsi Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah :
- Sebagai media hubungan kerja dalam suatu organisasi.
- Selanjutnya, Sebagai media akuntabilitas.
- Sebagai media informasi untuk umpan balik perbaikan pada kinerjanya.
- LAKIP dapat menjadi instrumen peningkatan kinerja yang berkesinambungan.
Tujuan Analisis Kinerja
- Agar bisa mengenali setiap kendala dan hambatan yang di hadapi.
- Selanjutnya, Agar bisa menilai efisiensi penggunaan sumber daya yang tepat dalam menghasilkan output.
- Agar bisa menilai efektivitas pada pencapaian hasil terhadap setiap rencana yang ada.
- Agar bisa menilai kualitas, apakah telah memenuhi keinginan atau kepuasan stakeholders.
INFO BIMTEK untuk anda yang ingin mengetahui selengkapnya di bidang Pemerintahan dengan materi lainnya dapat di lihat pada sub laman Bimtek Pemerintahan
Info Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)