Bimtek Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah

Bimtek Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah. Serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). Dalam rangka untuk meningkatkan tertib dalam administrasi pengelolaan data pajak bumi dan bangunan serta untuk meningkatkan pelayanan pada wajib pajak maka Direktur Jenderal Pajak sudah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Info Bimtek Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah

Sekilas Ulasan Mengenai Materi Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah

Adapun peraturan tersebut adalah Nomor PER – 12/PJ/2010 yaitu mengenai Nomor Objek Pajak Bumi serta Bangunan. Oleh karena itu di butuhkan suatu pemahaman untuk mengetahui lebih dalam mengenai BPHTB. Selain itu, perlu juga sebuah undang-undang yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi Daerah serta Pengelolaan Retribusi PBB. Dengan begitu maka akan tercipta pemerintahan Good Governance. Berikut ini akan di jelaskan secara singkat mengenai pajak dan retribusi daerah serta mengenai BPHTB.

Berkaitan dengan BPHTB atau pajak Bumi dan Juga Bangunan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Selain peraturan pemerintahnya, muncul juga undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah serta segala hal yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dalam retribusi PBB.

Pemerintah pun memberikan kemudahan, adanya kepastian hukum, serta meningkatkan pelayanan dalam hal pelaporan dan juga pembayaran pajak, objek pajak atau harta dan kewajiban yang sesuai dengan peraturan di bidang perpajakan. Bahkan dalam penyampaian SPTnya di buat melalui e-SPT, e-Filling dan media elektronik lainnya yang sudah di terapkan oleh pemerintah tersebut.

Maka di buatlah bimbingan teknologi mengenai manajemen pengelolaan keuangan pajak dan juga retribusi daerah serta kedudukan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Hal ini bertujuan untuk memberi pengetahuan pada setiap masyarakat yang masih belum memahami tentang manajemen keuangan pengelolaan di bidang perpajakan.

Dalam rangka mengoptimalkan Pemahaman Pejabat serta Aparatur Pemerintah Daerah tentang Bimtek Perpajakan. Dengan ini kami akan menyelenggarakan Pelatihan Seminar / Bimtek Nasional dengan materi “Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah Serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)”, yang akan kami laksanakan pada:

Info Jadwal Bimtek Dan Diklat Perpajakan Manajemen Pengelolaan Keuangan

Info Bimtek Keuangan Dan Diklat Nasional

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : 1. Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Menginap) 2. Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tidak Menginap) Pelatihan Online Via Zoom Meeting dengan Biaya sebesar : Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Perlengkapan Fasilitas Peserta Yang Akan di Dapatkan Pelatihan selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai Peserta Menginap (Twin Shering) Seminar Kit, Makalah Pelatihan serta Tas Ekslusif Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) Sertifikat pelatihan Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 Catatan dan Promo Jemput di Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang (Peserta Wajib Konfirmasi) Syarat & Ketentuan Berlaku Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yg Tidak Tercantum di Website, Minimal 8 Peserta Pembayaran Secara Langsung Ditempat Kegiatan Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi Pendaftaran

Info Bimtek Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah

Tugas Badan Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah

1. Pertama, Merumuskan segala jenis kebijakan di bidang pendapatan daerah.
2. Menyusun kebijakan pelaksanaan dalam pemungutan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Juga Bangunan atau BPHTB. Serta Pajak Bumi dan Bangunan yang biasa di singkat menjadi PBB.
3. Menyelenggarakan segala jenis urusan dalam pemerintahan serta pelayanan umum di bidang pendaftaran dan juga pendataan, penetapan dan penagihan, retribusi daerah, serta pembukuan dan pelaporan dan pengendalian dalam operasional pajak.
4. Melakukan pendataan, penilaian, serta menetapkan Pajak Bumi dan juga Bangunan di daerah perkotaan.
5. Mengolah segala hal data dan informasi yang berkaitan dengan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan atau BPHTB dan Pajak Bumi dan Juga  Bangunan atau PBB di daerah perkotaan.
6. Melakukan pelayanan dalam hal Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan atau BPHTB dan juga Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB di daerah perkotaan.

Beberapa Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Dalam Penerimaan PBB Di Suatu Daerah

1. Banyak tanah yang sudah di jual oleh warga atau penduduk namun tidak ada BNN atau Bea Balik Nama. Sedangkan data yang tertera di surat tanah adalah pemilik yang pertama.
2. Warga atau penduduk yang tidak kooperatif dalam hal pembayaran pajak khususnya PBB.
3. Banyak juga tanah kosong yang di tinggalkan begitu saja oleh pemiliknya, sehingga tidak di ketahui WP atau Wajib Pajaknya.

Maka dari itu, masih banyak kesulitan dan hambatan yang di temui oleh hampir pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerahnya.

INFO BIMTEK untuk anda yang ingin mengetahui selengkapnya di bidang Perpajakan dengan materi lainnya dapat di lihat pada sub laman Bimtek Perpajakan. Bimtek Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Juga Retribusi Daerah