Bimtek Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB – P2)

Bimtek Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB – P2) -Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak kebendaan yang berupa bumi dan/atau bangunan yang di tujukan kepada subjek pajak yaitu dari warga masyarakat.

Info Bimtek Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan

Sekilas Ulasan Mengenai Mekanisme Pendataan dan Juga Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan

Yang termasuk subjek pajak yaitu orang pribadi atau pun badan secara nyata mempunyai hak. Bahkan, memperoleh manfaat atas tanah dan/atau bangunan. Kemudian, Pajak Bumi dan Bangunan memiliki sifat kebendaan. Artinya pajak terutang di tentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi dan bangunan. Kemudian, subjek pajak tidak ikut dalam menentukan besarnya pajak yang di tetapkan.

Objek Pajak

1. Bumi, yaitu bagian permukaan bumi yang terdiri dari tanah, perairan dalam, serta laut daerah kabupaten/kota.
2. Bangunan, yaitu pembangunan yang sengaja di tanam dalam tanah, wilayah perairan dalam, dan/atau laut.

Subjek Pajak

• Subjek pajak yang di maksud, yaitu pribadi atau badan yang dengan nyata berhak dan/atau mendapat manfaat terhadap bumi dan/atau bangunan.

Dalam rangka mengoptimalkan Pemahaman Pejabat serta Aparatur Pemerintah Daerah tentang Perpajakan. Dengan ini kami akan menyelenggarakan Pelatihan Seminar / Bimtek Nasional dengan materi “Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB – P2)”, yang akan kami laksanakan pada:

Info Jadwal Bimtek Dan Diklat Perpajakan Nasional Mekanisme Pendataan Dan Penilaian PBB

Silahkan Klik link tabel berikut ini untuk jadwal terbaru dan terlengkap:

Jadwal Bimtek Dan Diklat

Info Bimtek Keuangan Dan Diklat Nasional

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : 1. Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Menginap) 2. Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tidak Menginap) Pelatihan Online Via Zoom Meeting dengan Biaya sebesar : Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Perlengkapan Fasilitas Peserta Yang Akan di Dapatkan Pelatihan selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai Peserta Menginap (Twin Shering) Seminar Kit, Makalah Pelatihan serta Tas Ekslusif Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) Sertifikat pelatihan Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 Catatan dan Promo Jemput di Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang (Peserta Wajib Konfirmasi) Syarat & Ketentuan Berlaku Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yg Tidak Tercantum di Website, Minimal 8 Peserta Pembayaran Secara Langsung Ditempat Kegiatan Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi Pendaftaran

Bimtek Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan

Pendataan PBB-P2 Pendataan adalah kegiatan mengumpulkan data kegiatan yang berisi data bumi, bangunan, serta subjek pajak PBB-P2. Hasil akhir dari pendataan dalam bentuk SPOP, LSPOP dan juga peta blok. Kegiatan pendataan ini bisa di laksanakan dengan alternatif:

1. Pertama, Menyampaikan dan memantau pengembalian SPOP. Adalah kegiatan pendataan yang di lakukan ke daerah/wilayah yang belum memiliki peta, daerah terpelosok dan juga potensi PBB lebih sedikit.
2. Identifikasi objek pajak Adalah kegiatan pendataan yang di lakukan ke daerah/wilayah yang memiliki peta garis/foto, sehingga dapat menentukan posisi objek pajak. Namun, wilayah ini tidak memiliki data administrasi PBB tiga tahun terakhir dengan lengkap.
3. Kemudian, Verifikasi data objek pajak Adalah kegiatan pendataan yang di lakukan ke daerah/wilayah yang memiliki peta garis/foto yang bisa memutuskan posisi objek pajak. Wilayah ini sudah memiliki data administrasi PBB tiga tahun terakhir.
4. Terakhir, Pengukuran bidang objek pajak Adalah kegiatan pendataan yang di lakukan ke daerah/wilayah yang hanya memiliki sketsa peta desa/kelurahan dan/atau peta garis/foto. Namun, peta ini belum bisa di fungsikan untuk menentukan tempat objek pajak.

Bab ke 2

Penilaian PBB-P2 Penilaian adalah kegiatan menentukan NJOP yang akan menjadi dasar pengenaan pajak, dengan pendekatan harga pasar, biaya dan juga atau kapitalisasi pendapatan.

1. Pertama, Penilaian objek PBB-P2, antara lain • Penilaian massal adalah penilaian sistematis pada sejumlah objek yang di laksanakan dengan bersamaan dan menggunakan prosedur standar. • Penilaian individu adalah proses penilaian pada objek pajak dengan perhitungan semua karakter dari seluruh objek.
2. Penilaian terdiri dari tiga pendekatan, yaitu: • Pendekatan data pasar adalah cara menentukan NJOP dengan perbandingan antara objek pajak yang ingin di nilai dengan objek pajak sejenis. Pendekatan ini memperhatikan faktor tempat, keadaan fisik, waktu, sarana dan prasarana, serta lingkungan. • Pendekatan biaya adalah cara menentukan NJOP dengan perhitungan semua biaya pengeluaran agar mendapatkan objek pajak saat penilaian di kurangi penyusutan. • Pendekatan kapitalis pendapatan adalah cara menentukan NJOP dengan kapitalisasi penghasilan bersih satu tahun dari objek pajak.
3. Terakhir, Tata cara penilaian terhadap objek pajak telah di tetapkan dalam Peraturan Kepala Dinas atas nama Gubernur.

Jika masih ada yang perlu di tanyakan mengenai Bimtek Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB – P2), silahkan hubungi kami melalui nomor yang tertera di atas.

INFO BIMTEK untuk anda yang ingin mengetahui selengkapnya di bidang Perpajakan dengan materi lainnya dapat di lihat pada sub laman Bimtek Perpajakan. Bimtek Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB – P2)

Related posts:

Bimtek Mekanisme Penyusunan Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (SOP IMB) Bimtek Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah Bimtek Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Bimtek Pengelolaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan PAD Bimtek Jurusita Pajak Daerah