Bimtek Mewujudkan Sistem Good Governance dengan Pelayanan Public yang Prima

Bimtek Mewujudkan Sistem Good Governance dengan Pelayanan Public yang Prima Berbagai sumber menyatakan Good Governance adalah konsep penyelenggaraan management pembangunan yang solid dan juga bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan juga pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana investasi lalu pencegahan korupsi baik secara politic ataupun administrative menajalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan juga political framework bagi tumbuhnya business activity. Selanjutnya salah satu cara untuk memahami good governance ialah memahami prinsip-prinsip pada good governance. Yaitu di antaranya : Prinsip masyarakat, tegaknya supermasi hukum, transparasi, peduli pada pemegang saham, efektifitas dan juga efesiensi, akuntabilitas, dan juga visi strategis.

Bimtek Mewujudkan Sistem Good Governance dengan Pelayanan Public yang Prima

Info Bimtek Pemerintahan Mewujudkan Sistem Good Governance dengan Pelayanan Public yang Prima

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU tersebut sehingga di perlukan penyusunan dan penerapan standar pelayanan. Kemudian Hal ini di maksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara dan masyarakat dalam menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa betapa pentingnya pelayanan publik (public service) karena memiliki keterkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mengoptimalkan Pemahaman Pejabat serta Aparatur Pemerintah Daerah Bersama Para Pakar dan juga Nara Sumber tentang Pemerintahan. Dengan ini kami akan menyelenggarakan Pelatihan seminar / Bimtek Nasional dengan materi. Mewujudkan Sistem Good Governance dengan Pelayanan Public yang Prima Sesuai SOP, SPP dan SPM jadi akan kami laksanakan pada :

Info Jadwal Bimtek Pemerintahan Mewujudkan Sistem Good Governance


Berikut adalah info lengkap mengenai jadwal pelatihan / bimtek silahkan pilih tempat dan waktunya. Bahkan, jika ada saran untuk jadwal dan lokasi silahkan hubungi kami untuk berdiskusi secara langsung.

Silahkan Klik link tabel berikut ini untuk jadwal terbaru dan terlengkap

Jadwal Bimtek Dan Diklat

Info Bimtek Keuangan Dan Diklat Nasional
Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar :
1. Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Menginap)
2. Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tidak Menginap)

Pelatihan Online Via Zoom Meeting dengan Biaya sebesar :
Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta

Perlengkapan Fasilitas Peserta Yang Akan di Dapatkan
  • Pelatihan selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai
  • Peserta Menginap (Twin Shering)
  • Seminar Kit, Makalah Pelatihan serta Tas Ekslusif
  • Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)
  • Sertifikat pelatihan
  • Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3

    Catatan dan Promo
  • Jemput di Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang (Peserta Wajib Konfirmasi)
  • Syarat & Ketentuan Berlaku
  • Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yg Tidak Tercantum di Website, Minimal 8 Peserta
  • Pembayaran Secara Langsung Ditempat Kegiatan
  • Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

    Konfirmasi Pendaftaran

    infobimtekkeuangan.com whatsapp
    infobimtekkeuangan.com phone
  • Bimtek Mewujudkan Sistem Good Governance dengan Pelayanan Public yang Prima

    Standar Operasional Prosedur

    Selain itu pada hakekatnya perubahan ketatalaksanaan di arahkan untuk melakukan penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Dan juga Salah satu upaya penataan tata laksana di wujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerinth. Sebagaimana di amanatkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap Penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung/tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing–masing.

    Pada dasarnya, setiap aparat pemerintahan daerah haruslah bisa memberi manfaat bagi daerah ataupun masyarakat di dalamnya dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu aparatur negara haruslah terus berkembang dan mengikuti setiap perubahan peraturan sehingga bisa bekerja dengan maksimal.

    INFO BIMTEK. Untuk anda yang ingin mengetahui selengkapnya di bidang Pemerintahan dengan materi lainnya dapat di lihat pada sub laman. Bimtek Pemerintahan

    Click to rate this post!
    [Total: 0 Average: 0]

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.