Bimtek Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD Dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD

Bimtek Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD Dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010. Optimalisasi fungsi dan juga wewenang DPRD dalam proses penyusunan dan penetapan APBD, sangat di butuhkan. Alasannya karena hal itu akan berpengaruh pada hasil penetapan APBD yang telah di buat. Penyempurnaan dalam klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, serta penggunaan kerangka dalam pengeluaran jangka menengah di dalam penyusunan anggaran.

Info Bimtek Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD Dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD

Sekilas Ulasan mengenai Materi Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD

Optimalisasi fungsi dan wewenang DPRD dalam proses penyusunan dan penetapan APBD, sangat di butuhkan karena hal itu akan berpengaruh pada hasil penetapan APBD yang telah di buat. Kemudian, Penyempurnaan dalam klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, serta penggunaan kerangka dalam pengeluaran jangka menengah di dalam penyusunan anggaran

Anggaran merupakan suatu alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Bahkan,Di dalam instrumen kebijakan ekonomi, anggaran ini memiliki fungsi untuk mewujudkan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi dalam pemerataan pendapatan untuk mencapai tujuan negara bersama. Dalam rangka mewujudkan tujuan serta fungsi penetapan anggaran harus di lakukan aturan secara jelas.

Dalam rangka mengoptimalkan Pemahaman Pejabat serta Aparatur Pemerintah Daerah Bersama Para Pakar dan Nara Sumber. Dengan ini kami akan menyelenggarakan Pelatihan Seminar / Bimtek Nasional dengan bidang materi Bimtek DPRD dengan Tema “Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD”, yang akan kami laksanakan pada:

Info Jadwal Bimtek / Diklat DPRD Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD

Silahkan Klik link tabel berikut ini untuk jadwal terbaru dan terlengkap:

Info Bimtek Keuangan Dan Diklat Nasional

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : 1. Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Menginap) 2. Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tidak Menginap) Pelatihan Online Via Zoom Meeting dengan Biaya sebesar : Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Perlengkapan Fasilitas Peserta Yang Akan di Dapatkan Pelatihan selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai Peserta Menginap (Twin Shering) Seminar Kit, Makalah Pelatihan serta Tas Ekslusif Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) Sertifikat pelatihan Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 Catatan dan Promo Jemput di Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang (Peserta Wajib Konfirmasi) Syarat & Ketentuan Berlaku Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yg Tidak Tercantum di Website, Minimal 8 Peserta Pembayaran Secara Langsung Ditempat Kegiatan Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi Pendaftaran

Info Bimtek Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD

Tujuan Dan Juga Fungsi Wewenang DPRD Dan Pemerintah Dalam Penetapan Anggaran

Dalam proses penyusunan dan juga penetapan APBD, DPRD dan pemerintah harus menjabarkan aturan pokok yang telah di tetapkan. Terutama yang ada di dalam peraturan undang-undang.

Di dalam aturan undang-undang tersebut, belanja negara serta belanja daerah harus di rinci berdasarkan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan serta jenis belanja apa yang di lakukan.

Artinya setiap pergeseran yang terdapat pada anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, dan yang lainnya, harus sesuai dengan persetujuan dari DPRD.

Salah satu upaya dalam memperbaiki proses anggaran di dalam sektor publik adalah bagaimana cara menerapkan anggaran yang berbasis sebuah prestasi kerja.

Karena sistem anggaran yang berbasis pada prestasi kerja memerlukan kriteria yang memadai, yaitu dalam hal pengendalian kerja dan evaluasi. Serta untuk menghindari adanya duplikasi dalam hal menyusun rencana kerja dan juga anggaran dalam kementrian negara, lembaga, dan perangkat daerah. Selain itu di perlukan juga penyatuan sistem akuntabilitas kinerja di dalam sistem penganggaran.

Sistem akuntabilitas kinerja di dalam sistem penganggaran

Caranya yaitu dengan memperkenalkan sistem penyusunan dalam hal rencana kerja dan anggaran dalam kementrian, lembaga, dan perangkat daerah. Dengan di lakukannya penyusunan tersebut, maka akan terpenuhi kebutuhan pada anggaran yang berbasis prestasi kerja dan juga pengukuran akuntabilitas dalam kinerja kementrian, lembaga, dan perangkat daerah yang bersangkutan.

Sama dengan upaya dalam menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik, maka harus di lakukan perubahan klasifikasi anggaran. Agar anggaran tersebut sesuai dengan klasifikasi yang di gunakan secara internasional. Sebelum di berlakukannya aturan undang-undang yang baru, anggara belanja di kelompokkan ke dalam 2 jenis anggaran.

Kedua jenis anggaran tersebut yaitu anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Pada awalnya kedua jenis anggaran itu bertujuan untuk memberikan penekanan kepada arti pentingnya pembangunan serta pelaksanaan yang mungkin menimbulkan peluang adanya duplikasi, penumpukan, serta penyimpangan penggunaan anggaran.

Namun ternyata penuangan rencana pembangunan yang ada di dalam suatu dokumen perencanaan nasional yang di tetapkan selama 5 tahunan di rasa tidak realistis, dan tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintah di era globalisasi.

INFO BIMTEK untuk anda yang ingin mengetahui selengkapnya di bidang DPRD dengan materi lainnya dapat di lihat pada sub laman. Bimtek DPRD