Bimtek Optimalisasi Reses Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara

Bimtek Optimalisasi reses dan pokok pikiran DPRD hasil Jasmara. Dengan adanya reses, maka anggota DPRD melakukan kunjungan di daerah pemilih guna untuk menjaring segala aspirasi dan keluhan masyarakat. Setelah itu para anggota DPRD yang melakukan reses di wajibkan untuk melakukan laporan tertulis atas terlaksananya reses untuk di sampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Info Bimtek Optimalisasi Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara

Sekilas Ulasan Materi Optimalisasi reses dan pokok pikiran DPRD hasil Jasmara

Masa reses merupakan masa bagi anggota DPRD untuk melakukan kegiatan di luar sidang atau di luar lingkungan DPRD yaitu di daerah pemilihnya. Misalnya untuk melakukan kunjungan kerja baik yang di lakukan anggota secara perseorangan maupun secara berkelompok. Masa reses di tiadakan pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu di ketahui tentang reses:

Sudah Ada Dalam Agenda

Pokok pikiran DPRD sebenarnya sudah ada sejak lama walaupun tidak menggunakan nomenklatur yang lain yaitu. “Penjaringan Aspirasi Masyarakat”.dalam resesnya, anggota DPRD berkewajiban untuk menjaring setiap aspirasi dari masyarakat, menerima setiap keluhannya dan menindaklanjuti serta memfasilitasi untukpenyelesaian masalahnya.

Pokok pikiran DPRD merupakan salah satu dari sekian tugas DPRD, yang termuat dalam pasal 55 serta peraturan DPRD yang berisikan bahwa badan anggaran selaku alat kelengkapan DPRD bertugas memberikan sran dan pendapat berupa pokok pikiran kepada setiap kepala daerah sebelum di tetapkannya APBD.

Pada pasal 36 tahun 2004, menyatakan bahwa anggota DPRD mempunyai kewajiban menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat.

Jadi pada dasarnya sudah ada tugas DPRD dan anggotanya terkait menyampaikan aspirasi masyarakat, hanya saja kalau dulu itu berfokus dan di pertegas dari sisi ruang lingkup dan pelaksananya itu tugasnya badan anggaran yang memang menjadi salah satu alat kelengkapan DPRD.

Namun dalam kepmendagri tahun 2002 tidak di pertegaskan bahwa harus DPRD yang melakukan penjaringan aspirasi namun juga pemerintah daerah bersama-sama DPRD dalam menyusun arah dan kebijakan uumum APBD.

Dalam rangka mengoptimalkan Pemahaman Pejabat serta Aparatur Pemerintah Daerah Bersama Para Pakar dan juga Nara Sumber. Dengan ini kami akan menyelenggarakan.  Pelatihan Seminar / Bimtek Nasional dengan bidang materi Bimtek DPRD Dengan Tema “Optimalisasi reses dan pokok pikiran DPRD hasil Jasmara”, yang akan kami laksanakan pada:

Info Jadwal Bimtek DPRD Optimalisasi Reses dan Pokok Pikiran DPRD

Silahkan Klik link tabel berikut ini untuk jadwal selanjutnya:

Info Bimtek Keuangan Dan Diklat Nasional

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : 1. Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Menginap) 2. Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tidak Menginap) Pelatihan Online Via Zoom Meeting dengan Biaya sebesar : Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Perlengkapan Fasilitas Peserta Yang Akan di Dapatkan Pelatihan selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai Peserta Menginap (Twin Shering) Seminar Kit, Makalah Pelatihan serta Tas Ekslusif Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) Sertifikat pelatihan Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 Catatan dan Promo Jemput di Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang (Peserta Wajib Konfirmasi) Syarat & Ketentuan Berlaku Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yg Tidak Tercantum di Website, Minimal 8 Peserta Pembayaran Secara Langsung Ditempat Kegiatan Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi Pendaftaran

Info Bimtek Optimalisasi Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara

Reformasi perencanaan dan juga  penganggaran pembangunan daerah, untuk proses perencanaan terdiri dari:

1. Pendekatan politik
2. Proses teknokratik
3. Partisipatif
4. Proses top-don dan juga up-down.

Perencanaan yang ideal harus memenuhi syarat-syarat seperti

1. Pertama, Prinsip partisipatif yaitu kerjasama antara mayarakat yang menerima atau memperoleh manfaat dari perencanaan dengan pemerintah daerah
2. Selanjutnya, Prinsip kesinambungan : perencanaan ini bukan hanya berhenti pada satu tahap saja melainkan terus berlanjut hingga mencapai tujuan
3. Terakhir, Prinsip holistik : masalah yang terjadi tidak hanya di lihat dari satu sisi saja melainkan dari berbagai sudut dan berbagai aspek

Perencanaan berfungsi sebagai penatapan standar dan juga pengawasan kualitas serta dapat meminimalisasi ketidakpastian dan inefidiensi sumber daya.

Pokok pikiran DPRD sangatlah penting untuk mewujudkan setiap aspirasi dari masyarakat yang sudah di tampung oleh anggota DPRD selama masa reses. . Selama ini banyak aspirasi masyarakat yang tidak terakomodasi dengan baik baik di tingkat kelurahan hingga kota. Sehingga dengan adanya pokok pikiran DPRD di maksud untuk memuat segala bentuk aspirasi masyarakat agar terkemukakan.

INFO BIMTEK untuk anda yang ingin mengetahui selengkapnya di bidang DPRD dengan materi lainnya dapat di lihat pada sub laman. Bimtek DPRD