Bimtek Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RB No. 1 Tahun 2020 – Seiring dengan bergulirnya Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka perlu melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), sumber daya manusia aparatur dan ketatalaksanaan (business process).
Info Bimtek Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Sekilas Ulasan Materi Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan juga efektif menjadi tuntutan di era globalisasi yang sarat dengan persaingan dan keterbatasan di segala bidang. Kemudian, kenyataan tersebut menuntut profesionalisme sumber daya aparatur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Namun demikian, yang terjadi saat ini bahwa profesionalisme yang di harapkan dari sumber daya aparatur belum sepenuhnya terwujud.
Penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan juga efektif menjadi tuntutan di era globalisasi yang sarat dengan persaingan dan keterbatasan di segala bidang. Selanjutnya, Kenyataan tersebut menuntut profesionalisme sumber daya aparatur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Namun demikian, yang terjadi saat ini bahwa profesionalisme yang di harapkan dari sumber daya aparatur belum sepenuhnya terwujud.
Salah satu penyebab utamanya karena terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang di- dudukinya. Dan juga Ketidaksesuaian itu terjadi akibat komposisi keahlian atau keterampilan pegawai yang belum proporsional. Selain itu, pendistribusian pegawai masih belum mengacu pada kebutuhan nyata organisasi, dalam arti belum di dasarkan pada bebankerja organisasi. Menumpuknya pegawai di satu unit tanpa pekerjaan yang jelas dan juga kurangnya pegawai di unit lain merupakan kenyataan dari permasalahan tersebut.
Dalam rangka mengoptimalkan Pemahaman Pejabat serta Aparatur Pemerintah Daerah Bersama Para Pakar juga Nara Sumber. Dengan ini kami akan menyelenggarakan Pelatihan seminar/ Bimtek / Diklat Nasional dengan bidang Materi Kepegawaian dengan tema “Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RB No. 1 Tahun 2020” Jadi Pelatihan akan dilaksanakan pada:
Info Jadwal Bimtek Kepegawaian Pedoman Analisis Jabatan
Silahkan Klik link tabel berikut ini untuk jadwal terbaru dan terlengkap
| Info Bimtek Keuangan Dan Diklat Nasional |
|---|
| Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : 1. Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Menginap) 2. Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tidak Menginap) Pelatihan Online Via Zoom Meeting dengan Biaya sebesar : Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Perlengkapan Fasilitas Peserta Yang Akan di Dapatkan Catatan dan Promo Konfirmasi Pendaftaran   |
Di sisi lain, pembentukan organisasi cenderung tidak berdasarkan kebutuhan nyata, dalam arti organisasi yang di bentuk terlalu besar sementara beban kerjanya terbilang kecil, sehingga pencapaian tujuan organisasi tidak efektif dan efisien.
Hasil analisis jabatan yang sudah di optimalkan selanjutnya akan di paparkan kepada para pimpinan unit kerja yang meliputi peta jabatan, Uraian jabatan, dan juga rekomendasi hasil temuan lapangan sebelum di akusisi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
Hasil analisis beban kerja juga dapat Anda jadikan sebagai tolok ukur untuk meningkatkan produktivitas kerja juga langkah-langkah lainnya dalam rangka meningkatkan pembinaan, penyempurnaan dan juga pendayagunaan aparatur negara baik dari segi kelembagaan, ketatalaksanaan maupun Kepegawaian.
INFO BIMTEK untuk anda yang ingin mengetahui selengkapnya di bidang Kepegawaian dengan materi lainnya dapat di lihat pada sub laman Bimtek Kepegawaian
Related posts:
Bimtek Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK)
Bimtek Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK)
Bimtek Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Bimtek Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020
Bimtek Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 Mengenai Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara