Bimtek Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan juga hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Seperti yang kita ketahui bahwa Pemerintah tidak bisa lagi hanya berfokus pada seberapa besar anggaran yang di serap namun harus berorientasi pada seberapa besar kinerja yang di hasilkan. Lalu manfaat yang di peroleh masyarkat sebagai akibat dari penggunaan anggaran.
Karena itu untuk mewujudkan hal tersebut di perlukan penerapan sistem akuntabilitas kinerja secara baik. Hal yang melatarbelakangi pedoman pelaksanaan SAKIP karena perlu adanya sinergi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntabilitas sistem kinerja yang di tetapkan dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan juga Tata Cara Reviu atas Laporan Kerja Instansi Pemerintah.
Info Bimtek Pemerintahan Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dengan adanya pedoman pelaksanaan Sakip ini di harapkan akan membantu unit organisasi dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja lebih baik. Yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi bagi penguatan Sakip dan juga tercapainya program reformasi birokrasi.
Dalam rangka mengoptimalkan Pemahaman Pejabat serta Aparatur Pemerintah Daerah Bersama Para Pakar dan juga Nara Sumber tentang Pemerintahan. Dengan ini kami akan menyelenggarakan Pelatihan seminar / Bimtek / Diklat Nasional dengan materi “Membangun Sinergi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” yang akan kami laksanakan pada :
Info Jadwal Bimtek Dan Diklat Pemerintahan
jadwal selanjutnya, silahkan klik link berikut ini :
Januari 2022
Tanggal | Tempat Pelaksanaan (Hotel) | Pelatihan via Online |
---|---|---|
Jumat - Sabtu 07 - 08 Januari 2022 | ||
Selasa - Rabu 18 - 19 Januari 2022 |
Februari 2022
Tanggal | Tempat Pelaksanaan (Hotel) | Pelatihan via Online |
---|---|---|
Selasa - Rabu 08 - 09 Februari 2022 | ||
Kamis - Jumat 17 - 18 Februari 2022 |
||
Kamis - Jumat 24 - 25 Februari 2022 |
Maret 2022
Tanggal | Tempat Pelaksanaan (Hotel) | Pelatihan via Online |
---|---|---|
Kamis - Jumat 10 - 11 Maret 2022 | ||
Jumat - Sabtu 18 - 19 Maret 2022 |
||
Jumat - Sabtu 25 - 26 Maret 2022 |
||
Selasa - Rabu 29 - 30 Maret 2022 |
April 2022
Tanggal | Tempat Pelaksanaan (Hotel) | Pelatihan via Online |
---|---|---|
Rabu - Kamis 06 - 07 April 2022 | ||
Selasa - Rabu 12 - 13 April 2022 |
||
Rabu - Kamis 20 - 21 April 2022 |
||
Rabu - Kamis 27 - 28 April 2022 |
Mei 2022
Tanggal | Tempat Pelaksanaan (Hotel) | Pelatihan via Online |
---|---|---|
Rabu - Kamis 18 - 19 Mei 2022 | ||
Selasa - Rabu 24 - 25 Mei 2022 |
Juni 2022
Tanggal | Tempat Pelaksanaan (Hotel) | Pelatihan via Online |
---|---|---|
Selasa - Rabu 07 - 08 Juni 2022 | |
|
Rabu - Kamis 15 - 16 Juni 2022 |
||
Kamis - Jumat 23 - 24 Juni 2022 |
||
Rabu - Kamis 29 - 30 Juni 2022 |
Info Bimtek Keuangan Dan Diklat Nasional |
---|
Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : 1. Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Menginap) 2. Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tidak Menginap) Pelatihan Online Via Zoom Meeting dengan Biaya sebesar : Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Perlengkapan Fasilitas Peserta Yang Akan di Dapatkan Catatan dan Promo Konfirmasi Pendaftaran ![]() ![]() |
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah penggabungan dari sistem perencanaan, penganggaran dan juga pelaporan kinerja. Demi menyelaraskan dan juga memudahkan dalam melaksanakan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap instansi di wajibkan untuk melakukan pencatatan dan juga pelaporan dalam penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja pencapaian suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan juga kegiatan yang di biayai APBN/APBD.
Setiap aparat pemerintahan daerah haruslah bisa memberi manfaat bagi daerah ataupun masyarakat di dalamnya dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu aparatur negara haruslah terus berkembang dan juga mengikuti setiap perubahan peraturan sehingga bisa bekerja dengan maksimal.
INFO BIMTEK untuk anda yang ingin mengetahui selengkapnya di bidang Pemerintahan dengan materi lainnya dapat di lihat pada sub laman Bimtek Pemerintahan
Info Diklat Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah