Bimtek Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Bimtek Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan juga hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Seperti yang kita ketahui bahwa Pemerintah tidak bisa lagi hanya berfokus pada seberapa besar anggaran yang di serap namun harus berorientasi pada seberapa besar kinerja yang di hasilkan. Lalu kemudian, manfaat yang di peroleh masyarkat sebagai akibat dari penggunaan anggaran.

Bimtek Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Info Bimtek Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sekilas Ulasan Materi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Karena itu untuk mewujudkan hal tersebut di perlukan penerapan sistem akuntabilitas kinerja secara baik. Hal yang melatarbelakangi pedoman pelaksanaan SAKIP karena perlu adanya sinergi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntabilitas sistem kinerja yang di tetapkan dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan juga Tata Cara Reviu atas Laporan Kerja Instansi Pemerintah.

Pada Dasarnya Dengan adanya pedoman pelaksanaan Sakip ini di harapkan akan membantu unit organisasi dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja lebih baik. Yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi bagi penguatan Sakip dan juga tercapainya program reformasi birokrasi.

Dalam rangka mengoptimalkan Pemahaman Pejabat serta Aparatur Pemerintah Daerah Bersama Para Pakar dan juga Nara Sumber tentang Pemerintahan. Maka, Dengan ini kami akan menyelenggarakan Pelatihan seminar / Bimtek Nasional dengan materi Membangun Sinergi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang akan kami laksanakan pada :

Info Jadwal Bimtek Pemerintahan Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas


Berikut adalah info lengkap mengenai jadwal pelatihan / bimtek silahkan pilih tempat dan juga waktunya. Bahkan, jika ada saran untuk jadwal dan lokasi silahkan hubungi kami untuk berdiskusi secara langsung.

Silahkan Klik link tabel berikut ini untuk jadwal terbaru dan terlengkap

Jadwal Bimtek Dan Diklat

Info Bimtek Keuangan Dan Diklat Nasional
Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar :
1. Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Menginap)
2. Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tidak Menginap)

Pelatihan Online Via Zoom Meeting dengan Biaya sebesar :
Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta

Perlengkapan Fasilitas Peserta Yang Akan di Dapatkan
  • Pelatihan selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai
  • Peserta Menginap (Twin Shering)
  • Seminar Kit, Makalah Pelatihan serta Tas Ekslusif
  • Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)
  • Sertifikat pelatihan
  • Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3

    Catatan dan Promo
  • Jemput di Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang (Peserta Wajib Konfirmasi)
  • Syarat & Ketentuan Berlaku
  • Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yg Tidak Tercantum di Website, Minimal 8 Peserta
  • Pembayaran Secara Langsung Ditempat Kegiatan
  • Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

    Konfirmasi Pendaftaran

    infobimtekkeuangan.com whatsapp
    infobimtekkeuangan.com phone
  • Info Bimtek Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

    SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah penggabungan dari sistem perencanaan, penganggaran dan juga pelaporan kinerja. Demi menyelaraskan dan juga memudahkan dalam melaksanakan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap instansi di wajibkan untuk melakukan pencatatan dan juga pelaporan dalam penggunaan keuangan negara. Serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja pencapaian suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan juga kegiatan yang di biayai APBN/APBD.

    Pada Dasarnya Setiap aparat pemerintahan daerah haruslah bisa memberi manfaat bagi daerah ataupun masyarakat di dalamnya dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu aparatur negara haruslah terus berkembang dan juga mengikuti setiap perubahan peraturan sehingga bisa bekerja dengan maksimal.

    INFO BIMTEK. Untuk anda yang ingin mengetahui selengkapnya di bidang Pemerintahan dengan materi lainnya dapat di lihat pada sub laman. Bimtek Pemerintahan

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.