Bimtek Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Program Legislasi Daerah

Bimtek Pembentukan Produk Hukum Daerah dan juga Program Legislasi Daerah. Pengertian produk hukum daerah adalah produk–produk hukum yang di hasilkan oleh daerah provinsi dan juga daerah kabupaten/kota. Selanjutnya produk hukum di bagi menjadi dua menurut sifatnya, yaitu produk hukum yang bersifat pengaturan dan juga produk hukum yang bersifat penetapan. Sementara, program legislasi daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerh provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota yang di susun secara terencana, terpadu dan juga sistematis.

Bimtek Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Program Legislasi Daerah

Info Bimtek Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Program Legislasi Daerah

Di ketahui bahwa pembentukan peraturan perundang–undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila di dukung oleh cara dan juga metode yang pasti, baku, dan juga standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Baik di tingkat pusat maupun di pemerintahan daerah. keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai represtasi rakyat menjadi sangat penting dalam proses legislasi yang merupakan salah satu tugas utamanya.

Dalam rangka mengoptimalkan Pemahaman Pejabat serta Aparatur Pemerintah Daerah Bersama Para Pakar dan juga Nara Sumber tentang Pemerintahan. Maka, dengan ini kami akan menyelenggarakan Pelatihan seminar / Bimtek / pendidikan dan pelatihan Nasional dengan materi. Sosialisasi Permendagri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) dan Rancangan Perda Inisiatif. Jadi, Bimbingan teknis dan pelatihan ini akan kami laksanakan pada :

Info Jadwal Bimtek Pemerintahan Pembentukan Produk Hukum Daerah


Berikut adalah info lengkap mengenai jadwal pelatihan bimtek silahkan pilih tempat dan waktunya. Bahkan, jika ada saran untuk jadwal dan lokasi silahkan hubungi kami untuk berdiskusi secara langsung.

Silahkan Klik link tabel berikut ini untuk jadwal terbaru dan terlengkap

Jadwal Bimtek Dan Diklat

Info Bimtek Keuangan Dan Diklat Nasional
Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar :
1. Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Menginap)
2. Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tidak Menginap)

Pelatihan Online Via Zoom Meeting dengan Biaya sebesar :
Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta

Perlengkapan Fasilitas Peserta Yang Akan di Dapatkan
  • Pelatihan selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai
  • Peserta Menginap (Twin Shering)
  • Seminar Kit, Makalah Pelatihan serta Tas Ekslusif
  • Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)
  • Sertifikat pelatihan
  • Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3

    Catatan dan Promo
  • Jemput di Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang (Peserta Wajib Konfirmasi)
  • Syarat & Ketentuan Berlaku
  • Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yg Tidak Tercantum di Website, Minimal 8 Peserta
  • Pembayaran Secara Langsung Ditempat Kegiatan
  • Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

    Konfirmasi Pendaftaran

    infobimtekkeuangan.com whatsapp
    infobimtekkeuangan.com phone
  • Info Bimtek Pembentukan Produk Hukum Daerah

    Ulasan Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Juga Program Legislasi Daerah

    Pada Dasarnya Program Legislasi Daerah (prolegda) sebagai landasan operasional pembangunan hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan akan dapat memproyeksikan kebutuhan hukum. Selain itu Peraturan Perundang-undangan baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan menetapkan visi dan juga misi. Arah kebijakan, serta indikator secara rasional. Maka Prolegda tidak sekedar himpunan daftar judul Raperda. Melainkan mengandung kegiatan dalam kurun waktu lima tahun atau satu tahun anggaran yang memiliki nilai strategis yang akan di realisasikan sebagai bagian dari pembangunn daerah.

    Maka, setiap aparat pemerintahan daerah haruslah bisa memberi manfaat bagi daerah ataupun masyarakat di dalamnya dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu aparatur negara haruslah terus berkembang dan juga mengikuti setiap perubahan peraturan sehingga bisa bekerja dengan maksimal.

    INFO BIMTEK. Untuk anda yang ingin mengetahui selengkapnya di bidang Pemerintahan dengan materi lainnya dapat di lihat pada sub laman. Bimtek Pemerintahan

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.