Bimtek Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Daerah

Bimtek Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Daerah. Kemajuan teknologi untuk sistem pembayaran telah menggantikan peranan uang tunai (currency). Tentu saja, Ini kenal masyarakat sebagai alat pembayaran pada umumnya ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efektif dan juga efisien.

Hal ini di dukung dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan ataupun pusat perbelanjaan di Indonesia yang menerima transaksi pembayaran dengan menggunakan sistem pembayaran non tunai. Cepat, aman, nyaman, mudah dan juga efesien dalam bertransaksi merupakan alasan masyarakat Indonesia memiliki respon yang besar. Terutama terhadap sistem pembayaran non tunai. Selanjutnya, sistem pembayaran non tunai ini telah di kembangkan bagi pihak bank maupun non bank. Mereka memanfaatkannya sebagai lembaga penyelenggara sistem pembayaran di Indonesia.

Info Bimtek Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai upaya untuk meningkatan akuntabilitas dan juga transparansi pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, maka dalam hal ini perlu di adakan percepatan implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan Pemahaman Pejabat serta Aparatur Pemerintah Daerah Bersama Para Pakar dan Nara Sumber. Dengan ini kami akan menyelenggarakan Pelatihan seminar / Bimtek / Diklat Nasional dengan bidang Materi Keuangan dengan tema “Sistem Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Daerah” yang akan kami laksakan pada selanjutnya :

Info Jadwal Bimtek Dan Diklat Keuangan Nasional

Berikut adalah info lengkap mengenai jadwal pelatihan / diklat / bimtek nasional, silahkan pilih tempat dan waktunya atau jika ada saran untuk jadwal dan lokasi silahkan hubungi kami untuk berdiskusi secara langsung.

jadwal selanjutnya, silahkan klik link berikut ini :

Info Bimtek Keuangan Dan Diklat Nasional

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : 1. Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Menginap) 2. Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tidak Menginap) Pelatihan Online Via Zoom Meeting dengan Biaya sebesar : Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Perlengkapan Fasilitas Peserta Yang Akan di Dapatkan Pelatihan selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai Peserta Menginap (Twin Shering) Seminar Kit, Makalah Pelatihan serta Tas Ekslusif Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) Sertifikat pelatihan Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 Catatan dan Promo Jemput di Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang (Peserta Wajib Konfirmasi) Syarat & Ketentuan Berlaku Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yg Tidak Tercantum di Website, Minimal 8 Peserta Pembayaran Secara Langsung Ditempat Kegiatan Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi Pendaftaran

Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Daerah

sekilas mengenai Penerapan Transaksi Non Tunai

Akan menjadi lebih praktis. Pemindahan dana dengan cara ini juga memungkinkan pencatatan serta pengawasan yang lebih mudah.

Sistem cashless akan menyulitkan berbagai Transaksi illegal termasuk penyuapan atau Transaksi barang terlarang, sebab Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Daerah dalam setiap transaksinya akan mudah terlacak.

Kita ketahui bahwa dengan membawa alat pembayaran dalam bentuk kartu tentu lebih aman dan nyaman dari pada membawa uang tunai dalam jumlah yang relative banyak saat beraktivitas sehari-hari. Transaksiel ektronik tidak hanya soal kepraktisan, kecepatan proses transaksi non tunai sangat berpengaruh pada perekonomian.

Untuk itu Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Daerah, Pengelolaan keuangan yang di lakukan oleh pemerintah pusat dan daerah termasuk dunia usaha akan dapat berlangsung transparan dan akuntabel.

INFO BIMTEK untuk anda yang ingin mengetahui selengkapnya di bidang Keuangan dengan materi lainnya dapat di lihat pada sub laman Bimtek Keuangan

Info Diklat Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Daerah