Bimtek Peran Bamus Balegda dan Badan Kehormatan

Bimtek Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan suatu badan legislatif yang dalam pelaksanaan kerjanya di bantu oleh alat kelengkapan daerah. Terdapat beberapa alat kelengkapan daerah.

Termasuk di dalamnya adalah Badan Musyawarah (Bamus), Badan Legislasi Daerah (Balegda), dan Badan Kehormatan, yang memiliki peran sendiri guna meningkatkan kinerja DPRD. Seharusnya kita mengetahui dengan detail posisi ketiga badan yang sangat penting peranannya dalam mencapai penyelenggaraan pembangunan masyarakat.

Info Bimtek Peran Bamus Balegda dan Badan Kehormatan

Peran Alat Kelengkapan Daerah

Badan Musyawarah (Bamus), di bentuk DPRD ketika awal masa jabatan. Jumlah anggota Bamus sendiri paling banyak adalah setengah dari anggota DPRD. Keanggotaan Bamus di bentuk setelah terpilih pimpinan DPRD, komisi, badan anggaran dan fraksi. Tugas Bamus untuk menetapkan agenda DPRD serta memberikan pendapatnya kepada pimpinan DPRD dalam menentukan kebijakan.

Bamus juga bertugas untuk meminta dan memberi kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD lain untuk memberi penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing. Tugas lain Bamus adalah sebagai penentu jadwal rapat, memberi saran untuk kelancaran kegiatan, memberi rekomendasi pembentukan panitia, bisa juga melaksanakan tugas lain yang telah di berikan dalam rapat paripurna.

Badan Legislasi Daerah (Balegda) di bentuk saat rapat paripurna DPRD dan saat permulaan masa keanggotaan dan permulaan tahun sidang. Anggota Balegda sendiri di usulan oleh setiap fraksi. Tugasnya antara lain untuk menyusun rancangan program memuat rancangan peraturan daerah serta alasan. Koordinasi penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah.

Balegda juga bertugas merancang peraturan daerah berdasarkan program prioritas. Melakukan pemantapan konsep rancangan peraturan daerah. Bertugas pula memberi pertimbangan untuk rancangan peraturan daerah. Balegda juga mengevaluasi pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah, juga memberi masukkan pada pimpinan DPRD dan membuat laporan kinerja.

Dalam rangka mengoptimalkan Pemahaman Pejabat serta Aparatur Pemerintah Daerah tentang. Dengan ini kami akan menyelenggarakan Pelatihan Seminar / Bimtek / Diklat Nasional dengan bidang materi Bimtek DPRD dengan Tema “Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD”, yang akan kami laksanakan pada:

Info Jadwal Bimtek Dan Diklat DPRD

Jadwal selanjutnya, silahkan klik link berikut ini :

Info Bimtek Keuangan Dan Diklat Nasional

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : 1. Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Menginap) 2. Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tidak Menginap) Pelatihan Online Via Zoom Meeting dengan Biaya sebesar : Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Perlengkapan Fasilitas Peserta Yang Akan di Dapatkan Pelatihan selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai Peserta Menginap (Twin Shering) Seminar Kit, Makalah Pelatihan serta Tas Ekslusif Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) Sertifikat pelatihan Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 Catatan dan Promo Jemput di Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang (Peserta Wajib Konfirmasi) Syarat & Ketentuan Berlaku Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yg Tidak Tercantum di Website, Minimal 8 Peserta Pembayaran Secara Langsung Ditempat Kegiatan Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi Pendaftaran

Peran Bamus Balegda dan Badan Kehormatan

Selanjutnya adalah Badan Kehormatan yang beranggotakan tiga atau lima orang. Terdiri dari ketua dan satu wakil, serta anggota yang di usulkan oleh fraksi. Tugas Badan Kehormatan antara lain memantau serta mengevaluasi moral, tata tertib DPRD. Meneliti dugaan pelanggaran anggota DPRD. Melakukan penyelidikan atas pengaduan, kemudian melaporkan keputusan berdasarkan hasilnya.

Sedangkan kewenangan Badan Kehormatan meliputi memanggil anggota DPRD yang di duga melakukan pelanggaran. Kemudian di perbolehkan meminta keterangan pengadu, saksi, maupun pihak lain yang bersangkutan. Serta berwenang memberi sangsi kepada anggota DPRD yang memang terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik maupun peraturan tata tertib DPRD.

Banyak tantangan yang di hadapi anggota DPRD, termasuk anggota Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan. Misalnya adanya tuduhan korupsi serta penyalahgunaan sumber daya. Selain itu anggota DPRD juga di anggap kurang efektif. Guna menghadapi tantangan, peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam meningkatkan Kinerja DPRD dapat di lakukan dengan reformasi.

Reformasi ini harus di dasari keinginan yang kuat untuk memiliki pikiran reformis bahwa mendengarkan aspirasi masyarakat tidak hanya saat kampanye, tapi perlu juga pada praktik sehari-hari. Anggota DPRD juga harus tanggap dan memiliki inovasi dalam menghadapi ketidakpercayaan masyarakat pada politisi. Perlu pula meningkatkan transparasi dengan melibatkan partisipasi rakyat.

INFO BIMTEK untuk anda yang ingin mengetahui selengkapnya di bidang DPRD dengan materi lainnya dapat di lihat pada sub laman Bimtek DPRD

Info Diklat Peran Bamus Balegda dan Badan Kehormatan