Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa (Menyusun RPJMDes Dan APBDes)

Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa Menyusun RPJMDes/APBDes. Untuk kepala desa yang baru memenangi pertarunganm dan terpilih menjadi kepala desa, berartu harus menuju tantangan baru. Yaitu sebelum menginjak 3 bulan terpilih, Kepala Desa harus sudah mempu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDes. Hal ini termasuk dalam Pasal 79 UU Nomor 6 tentang Desa Tahun 2004.

Telah kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 15 januari 2014. Pemerintah telah menetapkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ,dan selanjutnya di keluarkan lagi 2 Peraturan pemerintah yaitu PP NO. 43 dan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang desa dan 4 permendagri yaitu permendagri Nomor 111 112 113 114 Tahun 2014 sebagai turunan pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa.

RPJMSDes merupakan rencana pembangunan dengan jangka waktu 6 tahun, sesuai dengan rentang kekuasaan kepala desa untuk sekali masa jabatan. Apa saa yang akan tercapai adalah bagaimana mencapat dan beberapa hal harus di jelaskan dalam RPJMDes.

Jangan salah, selain RPJMDes pemerintah desa harus menyusun juga Rencana Kerja Pembangunan Desa yang masa berlakunya satu tahun. RKP ini tentu harusnya sesuai dengan yang ada pada RPJMDes. Hingga nanti september tahun berjalan RKP Desa akan di susun dari bulan Juli di tetapkannya.

RPJMDes memuat visi misi kepala desa dan apa yang akan di kerjakannya selama memimpin desanya. Dalam RPJMDes terdapat arah kebijakan pembangunan desa, rencana kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan apa saja kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bakal di lakukan pemerintah desa. Bagaimana tahapan menyusun RPJMDes?

Info Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa Menyusun RPJMDes Dan APBDes

Langkah yang harus di penuhi dalam menyusun RPJMDes yakni:.

• Kajian Kondisi Desa antara lain harus melakukan penyelarasan data desa, penggalian aspirasi melalui
• musyawarah di tingkat dusun dan menyusun pelaporan atas proses pembacaan kondisi ini.
• Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa.
• Laporan hasil kajian kondisi desa
• Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa
• Penyusunan RPJMDesa
• Penyempurnaan dan penetapan rancangan RPJMDes.

Tahapan menyusun RKP Desa seperti berikut ini:

• Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah desa
• Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
• Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan penyelarasan program /kegiatan masuk ke desa
• Pencermatan ulang dokumen RPJMDes
• Penyusunan Rancangan RKP Desa
• Penyusunan RKP desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
• Penetapan RKP Desa
• Perubahan RKP Desa
• Pengajuan daftar usulan RKP Desa

Dalam rangka membekali dan meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Perangkat Desa tentang Camat Lurah Kades. Dengan Ini Kami akan menyelenggarakan Pelatihan Seminar / Bimtek / Diklat Nasional dengan materi “Perencanaan Pembangunan Desa (Menyusun RPJMDes Dan APBDes)” yang akan kami laksanakan pada:

Info Jadwal Bimtek Dan Diklat Camat Lurah Kades

Jadwal selanjutnya, silahkan klik link berikut ini :

Info Bimtek Keuangan Dan Diklat Nasional

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : 1. Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Menginap) 2. Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tidak Menginap) Pelatihan Online Via Zoom Meeting dengan Biaya sebesar : Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Perlengkapan Fasilitas Peserta Yang Akan di Dapatkan Pelatihan selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai Peserta Menginap (Twin Shering) Seminar Kit, Makalah Pelatihan serta Tas Ekslusif Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) Sertifikat pelatihan Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 Catatan dan Promo Jemput di Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang (Peserta Wajib Konfirmasi) Syarat & Ketentuan Berlaku Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yg Tidak Tercantum di Website, Minimal 8 Peserta Pembayaran Secara Langsung Ditempat Kegiatan Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi Pendaftaran

Perencanaan Pembangunan Desa Menyusun RPJMDes Dan APBDes

Adapun mekanisme perencanaannya menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah:

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa;
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa di sampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut;
3. Selin itu, Rancangan tersebut kemudian di sepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
4. Bahkan, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah di sepakati bersama, kemudian di sampaikan oleh Kepala Desa kepada Walikota/Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak di sepakati untuk di evaluasi;
5. Walikota/Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain;
6. Walikota/Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak di terimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja

Perencanaan Pembangunan Desa Menyusun RPJMDes

Selanjutnya

1. Walikota/Bupati tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya;
2. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak di terimanya hasil evaluasi;
3. Apabila Walikota/Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak di terimanya hasil evaluasi;
4. Apabila hasil evaluasi tidak di tindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Walikota/Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Walikota/Bupati;
5. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa;
6. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa di maksud;

INFO BIMTEK untuk anda yang ingin mengetahui selengkapnya di bidang Camat Lurah Kades dengan materi lainnya dapat di lihat pada sub laman Bimtek Camat Lurah Kades

Info Diklat Perencanaan Pembangunan Desa Menyusun RPJMDes Dan APBDes