Bimtek Program Strategi Pembangunan Daerah

Bimtek Program Strategi Pembangunan Daerah disebagian daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, penataan ruang belum mendapat proporsi perhatian utama sebagai instrumen dasar penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah, baik yang di lakukan pemerintah maupun masyarakat dan dunia usaha. Karena hal ini tercermin dengan semakin luasnya lahan yang beralih fungsi seperti lahan pertanian beririgasi teknis berubah menjadi permukiman atau industri, penggundulan hutan yang berakibat banjir, dan lain-lain.

Bimtek Program Strategi Pembangunan Daerah

Info Bimtek Pemerintahan Program Strategi Pembangunan Daerah

Sekilas Ulasan Materi Program Strategi Pembangunan Daerah

Selain itu konflik–konflik pemanfaatan ruang baik antara masyarakat dengan pemerintah. Kemudian Antar instansi pemerintah maupun antar kewenangan tingkatan pemerintahan semakin hari semakin marak dan dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan. Dan juga, Banyak faktor penyebab kurang optimalnya penyelenggaraan penataan ruang di daerah. Salah satu penyebabnya adalah masih lemahnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerinth Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang di daerah. Karena itu perlu adanya pelaksanaan koordinasi atau perlu di tangani secara terpadu oleh Lembaga/Instansi yang memiliki tupoksi koordinatif.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada satuan kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pembangunan daerah, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renja SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda mengenai Pemerintahan, Baik Eksekutif maupun Legislatif pada permasalahan sangat penting penataan ruang dan sistem perencanaan pembangunan daerah. Dengan ini kami akan menyelenggarakan Pelatihan seminar / Bimtek Nasional dengan materi Mengenai Program Strategis dalam Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah. jadi akan kami laksanakan pada:

Info Jadwal Bimtek Nasional Pemerintahan Program Strategi Pembangunan Daerah


Berikut adalah info lengkap mengenai jadwal pelatihan / bimtek silahkan pilih tempat dan waktunya atau jika ada saran untuk jadwal dan lokasi silahkan hubungi kami untuk berdiskusi secara langsung.

Silahkan Klik link tabel berikut ini untuk jadwal terbaru dan terlengkap

Jadwal Bimtek Dan Diklat

Info Bimtek Keuangan Dan Diklat Nasional
Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar :
1. Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Menginap)
2. Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tidak Menginap)

Pelatihan Online Via Zoom Meeting dengan Biaya sebesar :
Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta

Perlengkapan Fasilitas Peserta Yang Akan di Dapatkan
  • Pelatihan selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai
  • Peserta Menginap (Twin Shering)
  • Seminar Kit, Makalah Pelatihan serta Tas Ekslusif
  • Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)
  • Sertifikat pelatihan
  • Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3

    Catatan dan Promo
  • Jemput di Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang (Peserta Wajib Konfirmasi)
  • Syarat & Ketentuan Berlaku
  • Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yg Tidak Tercantum di Website, Minimal 8 Peserta
  • Pembayaran Secara Langsung Ditempat Kegiatan
  • Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

    Konfirmasi Pendaftaran

    infobimtekkeuangan.com whatsapp
    infobimtekkeuangan.com phone
  • Bimtek Pemerintahan Program Strategi Pembangunan Daerah

    Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan dan juga pembangunan nasional dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Telah mewajibkan setiap satuan kerja perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai pedoman kerja selama periode 1 tahun. Dan juga berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang di tuangkan dalam renja SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

    Maka Setiap aparat pemerintahan daerah haruslah bisa memberi manfaat bagi daerah ataupun masyarakat di dalamnya. Dan juga dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu aparatur negara haruslah terus berkembang dan mengikuti setiap perubahan peraturan sehingga bisa bekerja dengan maksimal.

    INFO BIMTEK untuk anda yang ingin mengetahui selengkapnya di bidang Pemerintahan dengan materi lainnya dapat di lihat pada sub laman Bimtek Pemerintahan

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.