Bimtek Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah

Bimtek Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Bimtek keuangan di perlukan dalam menjalankan pemerintahan daerah guna menyusun anggaran, mengelola, manajeman, membuat laporan keuangan dan mempertanggungjawaban pengguna keuangan dalam pembangunan daerah.

Info Bimtek Sistem Penatausahaan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah

Dalam rangka menerapkan sistem Pengelolaan keuangan daerah secara secara sistematika dan bertujuan agar pemerintah daerah memahami Sistem Perencanaan dan Penganggaran (Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD serta APBD); Sistem Pelaksanaan Anggaran (Sistem Penataausahan Anggaran); dan juga Sistem Pelaporan (Keuangan-SAP).

Pengurusan APBD merupakan proses pelaksanaan APBD yang di atur dalam pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah, dan pelaksanaan penyaluran dalam hal pengeluaran daerah. Dalam pelaksanaannya APBD menganut sistem pengurusan di bentuk menjadi 2 macam kepengurusan.

Dalam rangka mengoptimalkan Pemahaman Pejabat serta Aparatur Pemerintah Daerah Bersama Para Pakar dan Nara Sumber. Dengan ini kami akan menyelenggarakan Pelatihan seminar / Bimtek / Diklat Nasional dengan bidang Materi Keuangan dengan tema “Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dan Strategi Menghadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah” yang akan kami laksanakan pada:

Info Jadwal Bimtek Dan Diklat Nasional

Berikut adalah info lengkap mengenai jadwal pelatihan / diklat / bimtek nasional, silahkan pilih tempat dan waktunya atau jika ada saran untuk jadwal dan lokasi silahkan hubungi kami untuk berdiskusi secara langsung.

jadwal selanjutnya, silahkan klik link berikut ini :

Info Bimtek Keuangan Dan Diklat Nasional

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : 1. Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Menginap) 2. Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tidak Menginap) Pelatihan Online Via Zoom Meeting dengan Biaya sebesar : Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Perlengkapan Fasilitas Peserta Yang Akan di Dapatkan Pelatihan selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai Peserta Menginap (Twin Shering) Seminar Kit, Makalah Pelatihan serta Tas Ekslusif Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) Sertifikat pelatihan Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 Catatan dan Promo Jemput di Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang (Peserta Wajib Konfirmasi) Syarat & Ketentuan Berlaku Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yg Tidak Tercantum di Website, Minimal 8 Peserta Pembayaran Secara Langsung Ditempat Kegiatan Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi Pendaftaran

Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi

Bentuk kepengurusan yang terdapat pada pelaksanaan APBD, di antaranya sebagai berikut :

1. Pengurusan dalam bidang administrasi. Yaitu adanya wewenang dalam mengadakan suatu tindakan untuk menyelenggarakan rumah tangga daerah. Akibatnya adalah beberapa pengeluaran yang masuk ke beban anggaran daerah.
2. Pengurusan bendaharawan yaitu adanya wewenang dalam rangka menerima, menyimpan, membayar dan juga mengeluarkan uang. Selain itu pula barang yang berkewajiban mempertanggungjawabkan hal tersebut pada kepala daerah.

Peranan Penatausahaan Keuangan Daerah

Sistem penatausahaan pertanggungjawaban keuangan daerah dan strategi menghadapi audit dalam penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah memiliki peranannya sendiri, karena kegiatan penatausahaan keuangan daerah memiliki kepentingan pengendalian dari pelaksanaan APBD.

INFO BIMTEK untuk anda yang ingin mengetahui selengkapnya di bidang Keuangan dengan materi lainnya dapat di lihat pada sub laman Bimtek Keuangan

Info Diklat Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah