Bimtek Sistem Penerapan PTK dan TKDN Terbaru Sebagai Pedoman PBJ

Bimtek Sistem Penerapan PTK dan TKDN Terbaru Sebagai Pedoman PBJ – Sebagai tantangan terhadap industri migas Nasional ke depan selain untuk meningkatkn produksi. Tetapi untuk meningkatkan efisiensi operasi dan juga kapasitas nasional. Karena banyaknya usulan dan juga usaha–usaha terobosan untuk meningkatkan efisiensi operasi atau usaha menekan cost recovery serta adanya peraturan menteri perindustrian tentang usaha meningkatkan TKDN dan juga kapasitas nasional.

Info Bimtek Sistem Penerapan PTK dan TKDN Terbaru Sebagai Pedoman PBJ

Sekilas Ulasan Materi Sistem Penerapan PTK dan TKDN Terbaru Sebagai Pedoman PBJ

Maka membuat SKK Migas harus membuat PTK 007. Kemudian Beberapa perubahan terkait pedoman pengadaan barang/jasa di Industri Migas Nasional. Sehingga perlu adanya pelatihan seperti Bimtek Sistem Penerapan PTK dan TKDN Terbaru sebagai Pedoman PBJ. Agar dapat memberikan gambaran yang jelas atau improvement yang dil akukan pada PTK 007 Revisi 03.

PTK atau singkatan dari Pedoman Tata Kerja, adapun tujuan penyusunan PTK 007 Revisi 03 adalah percepatan dan juga penyederhanaan proses tender, peningkatan keutamaan penggunaan sumber daya dalam negeri, serta penerapan sistem akuntabilitas pelaku pengadaan barang/jasa.

Sementara TKDN kependekan dari Tingkat Komponen Dalam Negeri yaitu nilai isian dalam persentase dari komponen produksi dalam negeri termasuk biaya pengangkutannya yang kita tawarkan dalam item penawaran harga barang dan juga jasa. Lain TKDN merupakn salah satu preferensi dalam menentukan pemenang dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan BP MIGAS dan juga Departemen Perindustrian.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di industri hulu migas di Indonesia. Serta Aparatur Pemerintah Daerah Bersama Para Pakar dan juga Nara Sumber. Dengan ini kami akan menyelenggarakan Pelatihan Seminar / Bimtek Nasional dengan bidang Materi Barang dan Jasa dengan tema “Sistem Penerapan PTK 007 Revisi 03 dan TKDN Terbaru Sebagai Pedoman Pengadaan Barang & Jasa di Industri Hulu Migas Indonesia”. yang akan berlangsung pada :

Info Jadwal Bimtek Barang Dan Jasa Sistem Penerapan PTK dan TKDN


Berikut adalah info lengkap mengenai jadwal pelatihan / bimtek silahkan pilih tempat dan waktunya. Bahkan jika ada saran untuk jadwal dan juga lokasi silahkan hubungi kami untuk berdiskusi lebih lanjut.

Silahkan Klik link tabel berikut ini untuk jadwal terbaru dan terlengkap

Jadwal Bimtek Dan Diklat

Info Bimtek Keuangan Dan Diklat Nasional
Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar :
1. Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Menginap)
2. Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tidak Menginap)

Pelatihan Online Via Zoom Meeting dengan Biaya sebesar :
Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta

Perlengkapan Fasilitas Peserta Yang Akan di Dapatkan
  • Pelatihan selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai
  • Peserta Menginap (Twin Shering)
  • Seminar Kit, Makalah Pelatihan serta Tas Ekslusif
  • Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)
  • Sertifikat pelatihan
  • Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3

    Catatan dan Promo
  • Jemput di Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang (Peserta Wajib Konfirmasi)
  • Syarat & Ketentuan Berlaku
  • Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yg Tidak Tercantum di Website, Minimal 8 Peserta
  • Pembayaran Secara Langsung Ditempat Kegiatan
  • Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

    Konfirmasi Pendaftaran

    infobimtekkeuangan.com whatsapp
    infobimtekkeuangan.com phone
  • Info Bimtek Sistem Penerapan PTK dan TKDN

    Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah proses untuk mendapatkan Barang dan Jasa oleh setiap aparatur sipil negara. Baik dari pusat ataupun daerah yang kegiatannya berawal dari perencanaan, pengadaan hingga pertanggungjawaban

    Yang menggunakan barang dan juga jasa adalah aparatur negara yang memang memiliki kewenangan penggunaan barang atau jasa milik negara. Dan juga daerah di setiap kementerian, lembaga, skpd dan institusi.

    Lembaga pemerintahan yang memiliki tugas untuk mengembangkan dan juga merumuskan setiap kebijakan dalam proses pengadaan baran dan juga jasa adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa atau di singkat LKPP.

    Di sisi lain, Perpres baru dengan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jug Jasa sebagai pengganti Perpres No. 54 Tahun 2010 akan mulai berlaku pada bulan Juli 2018. Dan juga Perpres ini sudah masuk di Kementerian Hukum dan Ham, dan apabila telah berjalan. Maka semua proses pengadaan barang/jasa yang pelaksanaanya di atas tanggal 12 Juli sudah harus menggunakan aturan baru tersebut.

    INFO BIMTEK untuk anda yang ingin mengetahui selengkapnya di bidang Barang Dan Jasa dengan materi lainnya dapat di lihat pada sub laman Bimtek Barang Dan Jasa

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.