Bimtek Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bimtek Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah / Negara. Sesuai dengan SAP atau Standar Akuntansi Pemerintahan, aset atau barang milik daerah termasuk sumber daya ekonomi yang di kuasai dan di miliki oleh pemerintah. Akibat dari peristiwa masa lalu, dari manfaat ekonomi dan sosial masa depan yang di harapkan dapat di peroleh. Baik oleh masyarakat atau pemerintah dan dapat di ukur dalam satuan uang. Hal ini termasuk sumber daya non keuangan yang di butuhkan untuk penyedia jasa bagi masyarakat umum. Sumber daya yang di pelihara karena alasan budaya dan sejarah.

Info Bimtek Barang Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara

Sistem pengelolaan barang termasuk dari prosedur yang berhubugan dan di susun sesuai skema yang menyeluruh. Untuk melaksanakan fungsi atau kegiatan dari sebuah organisasi.

Sistem sendiri termasuk kesatuan bagian yang saling berhubungan. Berada dalam suatu wilayah dan memiliki item penggerak. Misalnya seperti negara yang merupakan kumpulan dari elemen kesatuan lain, seperti provinsi yang membentuk negara dan berperan sebagai penggerak.

Sedangkan dalam Permendagri tahun 2017 Nomor 17, yang di sebut pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran. Terdapat juga penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan.

Penilaian, pemindah tanganan, penghapusan, pembiayaan, tuntutan ganti rugi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. BMD sendiri meliputi barang yang di peroleh atau di beli atas beban APBD, barang yang berasal dari perolehan sah dan yang lainnya.

Untuk pengawasan di lakukan mulai dari tahap perencanaan sampai penghapusan aset. Ada juga keterlibatan auditor internal selama proses pengawasan, karena sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik dengan standar yang berlaku.

Dalam rangka mengoptimalkan Pemahaman Pejabat serta Aparatur Pemerintah Daerah Bersama Para Pakar dan Nara Sumber. Dengan ini kami akan menyelenggarakan Pelatihan seminar / Bimtek / Diklat Nasional dengan bidang Materi Barang dan Aset dengan tema “Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara” yang akan kami laksanakan pada:

Info Jadwal Bimtek Dan Diklat Aset Daerah

jadwal selanjutnya, silahkan klik link berikut ini ;

Info Bimtek Keuangan Dan Diklat Nasional

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : 1. Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Menginap) 2. Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tidak Menginap) Pelatihan Online Via Zoom Meeting dengan Biaya sebesar : Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Perlengkapan Fasilitas Peserta Yang Akan di Dapatkan Pelatihan selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai Peserta Menginap (Twin Shering) Seminar Kit, Makalah Pelatihan serta Tas Ekslusif Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) Sertifikat pelatihan Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 Catatan dan Promo Jemput di Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang (Peserta Wajib Konfirmasi) Syarat & Ketentuan Berlaku Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yg Tidak Tercantum di Website, Minimal 8 Peserta Pembayaran Secara Langsung Ditempat Kegiatan Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi Pendaftaran

Barang Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara

Tujuan Utama Penertiban BMN

Tujuannya untuk melakukan pemutakhiran pembukuan BMN, pada SIMAK atau Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan BMN. Mewujudkan penatausahaan BMN yang ada di semua satuan kerja seperti instansi Pemerintah Pusat.

Menyajikan koreksi nilai aset berdasarkan neraca awal tahun 2004, terutama pada laporan keuangan K/L. Melakukan tindak lanjut pengelolaan BMN dan penatausahaan yang tertib & optimal.

Pada objek penertiban BMN merupakan aset yang di kuasai K/L, termasuk satker BLU atau Badan Layanan Umum. Aset yang berasal dari DK/TP atau Bantuan Pemerintah Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Prinsip Dasar Pengelolaan BMD

Untuk mendukung pengelolaan BMD menjadi lebih efektif, efisien dan menciptakan transparansi maka pemerintah daerah harus memiliki sistem informasi manajemen yang handal dan komprehensif. Sistem informasi tersebut di gunakan sebagai alat untuk menghasilkan laporan pertanggung jawaban.

Sistem informasi juga bermanfaat untuk dasar dari pengambilan keputusan tentang kebutuhan baran dan juga estimasi kebutuhan belanja pembangunan. Hal ini terdapat dalam penyusunan APBD dan juga usaha untuk memperoleh informasi manajemen daerah yang memadai.

Prinsip dasarnya terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan juga pengawasan. Pada tahap perencanaan pemerintah harus membuat perencanaan untuk kebutuhan BMD yang akan digunakan. Sedangkan pelaksanaan pengelolaan barang secara optimal tapi tetap memperhatikan prinsip yang efektifitas, efisiensi, transparansi dan juga akuntabilitas publik.

INFO BIMTEK untuk anda yang ingin mengetahui selengkapnya di bidang Barang dan Aset dengan materi lainnya dapat di lihat pada sub laman Bimtek Barang dan Aset

Info Diklat Barang Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara