Bimtek Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah

Bimtek Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah. Sama kita ketahui bahwa Proses menyusun APBD adalah bagian dari sistem keuangan negara yang sudah di atur di dalam undang-undang. Sedangkan Penyusunan APBD di maksud tidak dapat di pisah dari sistem pengelolaan pemerintah daerah yang juga sudah di atur di dalam undang-undang.

Info Bimtek Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah

Salah satu sumber dana pada pembangunan daerah berasal dari APBN. Salah satu pendekatan yang di gunakan dalam penyusunan dokumen anggaran, adalah RKA SKPD dan juga pendekatan tersebut merupakan pembuatan anggaran yang berbasis kinerja. Pembuatan anggaran yang berbasis pada kinerja yakni pendekatan yang ada di dalam sistem anggaran dengan memperhatikan hubungan antara pendanaan serta kinerja yang di harapkan.

Dalam rangka mengoptimalkan Pemahaman Pejabat serta Aparatur Pemerintah Daerah Bersama Para Pakar dan juga Nara Sumber. Dengan ini kami akan menyelenggarakan Pelatihan seminar / Bimtek / Diklat Nasional dengan bidang Materi Keuangan dengan tema “Tata Cara Penyusunan RKA Dan DPA Instansi Pemerintah” yang akan kami laksanakan pada:

Info Jadwal Bimtek Dan Diklat Keuangan Nasional

Berikut adalah info lengkap mengenai jadwal pelatihan / diklat / bimtek nasional, silahkan pilih tempat dan juga waktunya. Bahkan, jika ada saran untuk jadwal dan lokasi silahkan hubungi kami untuk berdiskusi secara langsung.

jadwal selanjutnya, silahkan klik link berikut ini :

Info Bimtek Keuangan Dan Diklat Nasional

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : 1. Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Menginap) 2. Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tidak Menginap) Pelatihan Online Via Zoom Meeting dengan Biaya sebesar : Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Perlengkapan Fasilitas Peserta Yang Akan di Dapatkan Pelatihan selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai Peserta Menginap (Twin Shering) Seminar Kit, Makalah Pelatihan serta Tas Ekslusif Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) Sertifikat pelatihan Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 Catatan dan Promo Jemput di Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang (Peserta Wajib Konfirmasi) Syarat & Ketentuan Berlaku Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yg Tidak Tercantum di Website, Minimal 8 Peserta Pembayaran Secara Langsung Ditempat Kegiatan Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi Pendaftaran

Sekilas Materi Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah

Pengelolaan keuangan daerah yang di atur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan juga struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan juga penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan juga pengelolaan BLUD.

Hadirnya PP. No. 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi pemerintah ( SAP) serta dalam rangka melaksanakan Pasal 31 Ayat (4) PP. No.8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No. 55/2008, tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

Tata Cara Penyusunan RKA

Selain dari pada itu, pendekatan tersebut juga wajib memperhatikan adanya efisiensi dalam kinerja yang telah di capai yang sesuai dengan yang di harapkan. Hal itu juga akan berpengaruh pada tata cara penyusunan RKA dan DPA instansi pemerintah, yang telah di sesuaikan dengan aturan undang-undang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

INFO BIMTEK untuk anda yang ingin mengetahui selengkapnya di bidang Keuangan dengan materi lainnya dapat di lihat pada sub laman Bimtek Keuangan

Info Diklat Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah