Diklat Barang dan Aset adalah bentuk penyelenggaraan belajar mengajar yang berkaitan dengan barang dan aset dalam rangka meningkatkan kemampuan pns atau pejabat lainnya especially di bidang barang dan aset. Sebagaimana tertuang dalam pasal 1 UU Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara tidak hanya mencakup hak dan kewajiban negara yang dapat di nilai dengan uang. However, segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat di jadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat di simpulkan bahwa barang dan aset merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keuangan Negara sehingga di perlukan dasar hukum yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara.
Therefore, Penting adanya peningkatan mutu tenaga kerja manusia agar bisa membantu perkembangan suatu perusahaan atau instansi pemerintah. Terkait dengan hal tersebut berbagai macam cara meningkatkan kinerja pemerintah dalam bidang barang dan aset, such as mengikuti bimtek ataupun Bimtek Barang dan Aset.
Therefore, Pusdiklat Pemendagri juga telah menyediakan pelatihan, bimtek barang dan aset. Sama dengan halnya dengan bimtek keuangan, bimtek kepegawaian, atau pun bimtek yang lainnya. Bimtek barang dan aset memiliki materi materi yang beragam because di sesuaikan dengan kebutuhan calon peserta Bimbingan teknis barang dan aset tersebut.
4. Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah / Negara
5. Bimtek Pemeriksaan Aset Tetap
6. Penghapusan dan juga Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
7. Tata Cara dan juga Teknik Penilaian Aset Daerah
8. Sistem dan juga Tata Cara Penghapusan Aset
9. Informasi Manajemen Barang Dan Juga Aset Daerah (SIMBADA)
11. Manajemen Aset Daerah Dan Juga Inventarisasi Aset
12. Pemanfaatan dan juga Pengelolaan Barang Milik Daerah
13.Penatausahaan Barang Milik Daerah
14. Strategi Menghadapi Audit BPK
16. Bimtek Reviu Barang Milik Daerah
17. Bimtek Penilaian Aset Daerah Dan Juga Tata Cara Pembentukan Tim Penilai Internal
Bimtek Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi, Pembukuan, dan juga Pelaporan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan juga Pelaporan Barang Milik Daerah. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang […]
Bimtek Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah – PP 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 27 tahun 2014. Isinya tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengubah PP 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Ada juga 36 Perubahan dalam PP 28 tahun 2020. Isinya […]
Bimtek Tata Cara Penilaian Aset Daerah Seorang pejabat penilai maupun seorang pengelola aset harus mampu mengelola barang daerah secara baik. Dengan senantiasa memahami aturan pokok pengelolaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah. Dan memahami penyusunan nilai neraca aset akan ada nilai positifnya bagi Pemerintahan daerah. Untuk manfaat yang di dapatkan dengan adanya penilaian […]
Bimtek Reviu Barang Milik Daerah. – Pada dasarnya Perencanaan kebutuhan BMD akan berlangsung setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD di tetapkan. Maka Perencanaan kebutuhan BMD merupakan salah satu dasar bagi SKPD. Dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan juga angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. Info Bimtek Reviu Barang […]
Bimtek Implementasi Akuntansi Pemerintah Daerah. Peraturan pemerintah (PP) No. 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah (BMN/D) untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dan juga praktik yang ada di pengelolaan BMN/D. Kemudian, Mengatur antara lain mendorong investasi dalam percepatan penyediaan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dalam rangka implementasi good governance di bidang pengelolaan BMN/D. Dan juga penguatan dasar […]
Bimtek Strategi Menghadapi Audit BPK – Pada dasarnya, Barang dan Aset milik daerah merupakan faktor penting dalam melancarkan fungsi pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakn bahwa Pemerintahan Daerah masih belum melaksanakn manajemen/pengelolaan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menyebakn terbitnya Opini penolakan dalam rangka audit terhadap Laporan […]
Bimtek Pemanfaatan Dan Pengelolaan Barang Milik Daerah – Sebelum membahas mengenai penggunaan barang milik daerah ada baiknya tersaji dengan pengertian penggunaan barang milik daerah sebagaimana yang di atur di dalam pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemanfaatan barang milik daerah yaitu pemberdayaan barang […]
Bimtek Manajemen Aset Daerah dan Inventarisasi Aset. Pemerintah Daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan / manajemen aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efesien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya. Pengelolaan/manajemen aset daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan […]
Bimtek Audit Barang Milik Daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD), bahwa setiap entitas pengelola, pengguna, dan kuasa pengguna BMN/BMD. Wajib mengetahui hingga rinci setiap aspek pengelolaan, penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan BMN/BMD. Hanya saja sampai saat ini masih banyak pengelola barang yang masih kesulitan dalam melakukan pengelolaan barang […]
Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah. Reformasi dalam bidang keuangan yang di tandai dengan lahirnya Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Serta Undang – Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara telah membawa perubahan dalam pengelolaan keuangan […]