Diklat DPRD adalah suatu kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Therefore, tujuan diadakanya diklat DPRD tersebut tentunya adalah untuk meningkatkan wawasan dan juga pengetahuan. Bahkan meningkatkan keterampilan bagi para anggota DPR daerah.
DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan sebuah lembaga atau institusi perwakilan bagi rakyat yang terdapat di daerah serta berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD tersebut mempunyai beberapa fungsi anggaran, legislasi serta pengawasan.
Sehubungan dengan fungsinya tersebut, maka DPRD memiliki kewajiban dan juga hak, wewenang dan tugas, baik itu secara institusional maupun individual. Selain itu juga DPRD mempunyai hak interpelasi, yaitu merupakan hak menyampaikan pendapat dan juga hak angket.
Anggota DPRD mempunyai hak dalam mengajukan rancangan peraturakeuangan, memilih dan di pilih, menyampaikan pendapat dan usul mengajukan pertanyaan serta mengikuti orientasi dan juga pendalaman tugas administratif protokoler dan keuangan.
DPRD sebuah lembaga yang mana di sini berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, serta warga masyarakat untuk memberikan sebuah keterangan. Jika DPRD tidak di patuhi, maka nantinya bisa di kenakan panggilan paksa.
Peran DPRD memang sangatlah penting, karena itu anggota DPRD harus memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menjalankan tugasnya tersebut. Dengan adanya Diklat DPRD, maka nantinya para anggota tersebut akan semakin di latih supaya bisa menjadi SDM yang benar-benar berkualitas.
Sehingga dengan demikian di harapkan nantinya anggota DPRD serta anggota sekretariat DPRD akan semakin meningkatkan kinerja yang berkompeten dan profesional di lingkungan pemerintah daerah. Dan pastinya hal tersebut juga akan berdampak pada pelayanan yang di berikan kepada masyarakat, khususnya di wilayah daerah. Karena itulah, mengikuti Pelatihan DPRD tersebut merupakan sesuatu yang perlu untuk di lakukan.
Bimtek PP No 12 Tahun 2018 Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD. Pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Atas pertimbangan tersebut, pada 12 April 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2018. Tentang Pedoman Penyusunan Tata […]
Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten. Di dalam alokasi APBD, Hibah dan dana sosial merupakan bantuan yang berupa uang atau barang yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan juga melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Info Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Bagi […]
Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten. Dasar dari pelaksanaan reses adalah UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu konstituennya secara rutin pada setiap masa reses. Selanjutnya masa reses selalu di […]
Bimtek Penguatan Hard dan Soft Skills bagi Anggota DPRD Purnabakti. Sebelum melakukan penguatan hard dan soft skills bagi anggota DPRD Purnabakti, kita perlu mengenal betul makna apa yang ada dalam dua kalimat tersebut. Hal ini bertujuan ketika di lakukan penguatan agar tidak terjadi salah tafsir atau salah sasaran. Karena yang di harapkan setelah melakukan penguatan, […]
Bimtek Peningkatan Kapasitas Peran dan Fungsi Anggota DPRD . Tugas serta wewenang DPRD telah tercantum dalam Pasal 317 UURI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Guna memaksimalkan hal tersebut, di perlukan adanya upaya peningkatan kapasitas, peran, dan juga fungsi anggota DPRD, […]
Bimtek Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD Dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010. Optimalisasi fungsi dan juga wewenang DPRD dalam proses penyusunan dan penetapan APBD, sangat di butuhkan. Alasannya karena hal itu akan berpengaruh pada hasil penetapan APBD yang telah di buat. Penyempurnaan dalam klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, serta […]
Bimtek Optimalisasi peran DPRD dalam perencanaan dan juga evaluasi kinerja pembangunan daerah. Dalam perda tertentu yang telah mengatur APBD, perubahan pada APBD, pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBD, retribusi daerah serta tata ruang, pajak daerah, akan di tetapkan setelah melalui tahap evaluasi dari pemerintah pusat yaitu menteri dalam negeri untuk provinsi, serta gubernur untuk kabupaten maupun kota. […]
Bimtek Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD. Di dalam pelayanan pada dasarnya memiliki arti pemberian jasa melayani dengan suatu kegiatan yang tidak terwujud namun bisa bermanfaat bagi pengguna. Sedangkan pelayanan prima artinya sebagai pemberian jasa atau melayani dengan kegiatan yang bersifat tidak berwujud yang di berikan kepada pengguna dengan seoptimal mungkin atau […]
Bimtek Pedoman Pelaksanaan Fungsi DPRD. Sebuah negara bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, maka dari itu guna di bentuknya DPRD untuk membantu tercapainya aspirasi masyarakat karena DPRD di lengkapi dengan fungsi-fungsinya yang akan membantu negara dalam melaksanakan tugasnya yang bertujuan untuk rakyat. Info Bimtek Pedoman Pelaksanaan Fungsi DPRD Fungsi anggaran mengurai tentang pambahasan dan juga memberikan persetujuan […]
Bimtek Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan. Dalam Meningkatkan Kinerja DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan suatu badan legislatif yang dalam pelaksanaan kerjanya di bantu oleh alat kelengkapan daerah. Terdapat beberapa alat kelengkapan daerah. Info Bimtek Peran Bamus Balegda dan Badan Kehormatan Peran Alat Kelengkapan Daerah Termasuk di dalamnya adalah Badan Musyawarah (Bamus), Badan […]