Diklat penanaman modal Pemerintah mengeluarkan peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) Sebagai dasar pengaturan investasi. Para investor dalam negeri tergerak untuk ikut berkiprah, maka dibuatlah UU Nomor 6 Tahun 1968 tentang PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri).
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (“PERKA BKPM 17/2015”), yang mulai berlaku sejak 8 Oktober 2015 PERKA BKPM ini mencabut Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.3 Tahun 2012.
Dasar hukum Sebagai Berikut :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan juga Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana yang telah di rubah dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2016 dan juga Nomor 8 Tahun 2016
4. Peraturan Kepala BKPM Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan juga Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Penanaman Modal merupakan salah satu bentuk latihan yang mana di dalamnya akan di berikan sebuah materi terkait penanaman modal. Penanaman modal itu sendiri merupakan segala bentuk aktivitas atau kegiatan menanam modal, baik itu yang di lakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal yang berasal dari mancanegara.
Materi terkait mengenai pelayanan, perizinan, rencana strategi daerah, manajemen serta materi bimbingan teknis lainnya yang bisa di jadikan pilihan oleh para peserta Pelatihan. Materi Bimtek bidang penanaman modal antara lain yaitu:
Bimtek Metode Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal – Maka, Dalam Undang-Undang No. 25 Thn 2007, ini memperjelas tentang penanaman modal. Menerangkan setiap sistem penanaman modal, siapa saja yang boleh ikut serta dalam memberikan modal, baik di pusat maupun daerah. Inilah yang membuat masuknya investor asing ke Indonesia, memang sebuah berita bagus karena bisa mengembangkan usaha. […]
Bimtek Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi dan juga Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Pada Dasarnya Pelayanan SPIPISE sendiri terhubung dengan BKPM dan juga sistem pada berbagai Kementrian maupun Lembaga Pemerintah non Departemen atau LPND. Kemudian Hal ini adanya faktor SPIPISE berdiri sebagai sistem elektronik pelayanan perizinan. Info Bimtek Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi dan Juga Perizinan Investasi […]
Bimtek Optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Pada Dasarnya, RUPM bisa di artikan sebagai dokumen perencanaan jangka panjang yang bersifat komplementer terhadap perencanaan sektoral. Sehingga dapat berfungsi mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait dalam bidang penanaman modal. Kemudian, kami berharap tidak terjadi tumpang tindih dengan penetapan prioritas dari sektor-sektor yang akan kita promosikan. Info […]
Bimtek Mekanisme dan juga Tata Cara Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (SOP IMB). Salah satu bentuk pelayanan publik yang di berikan organisasi pelayanan publik adalah perizinan mendirikan bangunan. Atau yang lebih di kenal dengan sebutan IMB yang bergerak dalam jasa pelayanan membenahi diri nya. Untuk lebih dapat memberikan pelayanan sesuai dengan […]
Bimtek Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Juga Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) memiliki tujuan membantu penanaman modal untuk mendapat kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan juga informasi penanaman modal. Sehingga, di harapkan dengan adanya PTSP bisa membuat perizinan dan penyelesaian lebih cepat. Sistem PTSP ini […]
Bimtek implementasi sistem informasi penanaman modal daerah dan juga pelayanan perizinan. Sangat kita perlukan dalam sistem pemerintahan dan juga Investasi merupakan hal utama dalam proses pembangunan suatu daerah. Penanaman modal biasanya di lakukan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah baik ke Kabupaten maupun kota. Info Bimtek Implementasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah Sekilas Ulasan Mengenai […]
Bimtek Strategi Penyusunan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah. Penanaman Modal di daerah merupakan investasi bagi pembangunan suatu daerah yang harus di kelola dengan baik dan juga benar oleh pemerintahan daerah. Agar dapat bermanfaat bagi pembangunan daerah maun nasional. Selanjutnya, puska pemda memandang penting akan pemahaman penanaman modal. Info Bimtek Strategi Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal Daerah […]