Bimtek Penanaman Modal

Diklat dan Bimtek Penanaman Modal Daerah

Bimtek Penanaman Modal Pemerintah mengeluarkan peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) Sebagai dasar pengaturan investasi. Para investor dalam negeri tergerak untuk ikut berkiprah, maka di buatlah UU Nomor 6 Tahun 1968 tentang PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri).

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan juga Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (“PERKA BKPM 17/2015”), yang mulai berlaku sejak 8 Oktober 2015 PERKA BKPM ini mencabut Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.3 Tahun  2012.

Khusus mengenai penyampaian LKPM, jika lokasi proyek berada pada wilayah yang lebih dari satu kabupaten/kota, LKPM tetap harus di kirim ke masing-masing kabupaten/kota yang mana proyek itu berada. Berbeda dengan kewenangan penerbitan izin investasi yang bila lokasi proyek berada di lintas kabupaten/kota maka menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Singkatnya, LKPM boleh banyak tetapi izin hanya satu.

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu akan mempermudah para investor lokal, nasional maupun asing untuk berinvastasi pada daerah tertentu, tentunya akan menguntungkan pemerintah daerah.Kebutuhan pemerintahan di setiap daerah akan Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan juga Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sangat di perlukan untuk pembangunan daerah tertentu, bangsa dan juga  negara secara keseluruhan.

Proses penanaman modal biasanya di laksanakan oleh daerah dari pejabat pemerintah yang memiliki jabatan lebih tinggi atau dari pusat. Kemudian di laksanakan melalui program pelayanan terpadu satu pintu atau biasa di singkat PTSP, yang mana pelayanan ini merupakan proses perizinan dengan di kelola mulai dari tahapan permohonan hingga terbitnya dokumen melalui BKPM.

Bimtek Penanaman Modal

Dalam rangka membentuk dan mengembangkan manajemen di bidang penanaman modal tentunya diperlukan pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek) Diklat dibidang Penanaman Modal.

Dasar hukum Sebagai Berikut :

• Pertama, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
• Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 97 TahDalam rangka membentuk dan mengembangkan manajemen di bidang penanaman modalun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
• Selain itu, Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan juga Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana yang telah di rubah dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2016 dan juga Nomor 8 Tahun 2016
• Bahkan, Peraturan Kepala BKPM Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan juga Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Info Materi Bimtek Dan Diklat Nasional

Berikut adalah beberapa materi dan info bimtek nasional dari Pusdiklat Pemendagri, silahkan pilih materinya sesuai dengan pelatihan yang di butuhkan dan sesuaikan dengan jadwal serta tempat yang kami telah sediakan di bawah :

• Strategi Penyusunan Dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah.
• Pedoman Perencanaan, Regulasi dan Implementasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah dan juga Pelayanan Perizinan
• Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah
• Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (SOP IMB)
• Optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
• Diklat Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi dan juga Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
• Bimtek Metode Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Materi yang ada di atas masih akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah ataupun pusat, dan juga akan di lakukan perubahan jika ada revisi undang-undang atau peraturan pemerintah.

Info Jadwal Bimtek Dan Diklat Nasional

Silahkan Klik link tabel berikut ini untuk jadwal selanjutnya:

Info Bimtek Keuangan Dan Diklat Nasional

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : 1. Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Menginap) 2. Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tidak Menginap) Pelatihan Online Via Zoom Meeting dengan Biaya sebesar : Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Perlengkapan Fasilitas Peserta Yang Akan di Dapatkan Pelatihan selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai Peserta Menginap (Twin Shering) Seminar Kit, Makalah Pelatihan serta Tas Ekslusif Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) Sertifikat pelatihan Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 Catatan dan Promo Jemput di Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang (Peserta Wajib Konfirmasi) Syarat & Ketentuan Berlaku Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yg Tidak Tercantum di Website, Minimal 8 Peserta Pembayaran Secara Langsung Ditempat Kegiatan Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi Pendaftaran

Bimtek dan Diklat Penanaman Modal

Jadwal diklat Penanaman Modal dalam bentuk brosur undangan bimtek, brosur undangan diklat, serta brosur undangan sosialisasi yang bisa ditujukan ke instansi pemerintah dan lembaga terkait bimtek dan diklat Penanaman Modal dalam rangka memantapkan pemahaman kepada para peserta diklat Mengenai tentang Penanaman modal.

Related posts:

Bimtek Metode Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Bimtek Implementasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah Bimtek Strategi Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal Daerah Bimtek Optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Bimtek Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu