Tag: aturan bimtek dprd

Bimtek Peran Bamus Balegda dan Badan Kehormatan

Bimtek Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD

Bimtek Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan. Dalam Meningkatkan Kinerja DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan suatu badan legislatif yang dalam pelaksanaan kerjanya di bantu oleh alat kelengkapan daerah. Terdapat beberapa alat kelengkapan daerah. Info Bimtek Peran Bamus Balegda dan Badan Kehormatan Peran Alat Kelengkapan Daerah Termasuk di dalamnya adalah Badan Musyawarah (Bamus), Badan […]

Bimtek Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD

Bimtek Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD

Bimtek Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD. Dalam menyusun dan mengelola serta proses akuntansi keuangan DPRD dan sekretariat DPRD tentu harus di konsepkan dengan sematang-matangnya agar tidak melenceng dari perencanaan yang di buat. Saat mulai melakukan proses ini harus mengetahui beberapa tahap yang menjadi prosedur utama dalam pembukuan […]

Bimtek Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

Bimtek Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

Bimtek Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah mengatur masalah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan juga Prioritas Plafon Anggaran. Kemudian Peraturan ini di buat untuk menimbang terlaksananya Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah. Info Bimtek Kebijakan […]

Bimtek Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan

Bimtek Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan

Bimtek Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran dan juga Pengawasan. Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. DPRD pada provinsi serta kabupaten atau kota di pahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif. Oleh karena itu sering di sebut sebagai lembaga legislatif pada daerah. Sebenarnya fungsi dari legislatif pada daerah tidak berada di tangan DPRD sepenuhnya. Dan untuk kewenangan […]