Tag: bimtek anggota dprd

Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Hibah dan Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten

Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Hibah dan Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten

Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten. Di dalam alokasi APBD, Hibah dan dana sosial merupakan bantuan yang berupa uang atau barang yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan juga melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Info Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Bagi […]

Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD

Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD

Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten. Dasar dari pelaksanaan reses adalah UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu konstituennya secara rutin pada setiap masa reses. Selanjutnya masa reses selalu di […]

Bimtek Peningkatan Kapasitas Peran dan Fungsi Anggota DPRD

Bimtek Peningkatan Kapasitas Peran dan Fungsi Anggota DPRD

Bimtek Peningkatan Kapasitas Peran dan Fungsi Anggota DPRD . Tugas serta wewenang DPRD telah tercantum dalam Pasal 317 UURI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Guna memaksimalkan hal tersebut, di perlukan adanya upaya peningkatan kapasitas, peran, dan juga fungsi anggota DPRD, […]

Bimtek Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

Bimtek Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

Bimtek Optimalisasi peran DPRD dalam perencanaan dan juga evaluasi kinerja pembangunan daerah. Dalam perda tertentu yang telah mengatur APBD, perubahan pada APBD, pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBD, retribusi daerah serta tata ruang, pajak daerah, akan di tetapkan setelah melalui tahap evaluasi dari pemerintah pusat yaitu menteri dalam negeri untuk provinsi, serta gubernur untuk kabupaten maupun kota. […]