Bimtek Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah di sahkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan juga Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai peraturan turunan dari UU Pemda tersebut. Dengan adanya PP terbaru tersebut, pengawasan dan juga evaluasi terhadap […]
Bimtek Pembentukan Produk Hukum Daerah dan juga Program Legislasi Daerah. Pengertian produk hukum daerah adalah produk–produk hukum yang di hasilkan oleh daerah provinsi dan juga daerah kabupaten/kota. Selanjutnya produk hukum di bagi menjadi dua menurut sifatnya, yaitu produk hukum yang bersifat pengaturan dan juga produk hukum yang bersifat penetapan. Sementara, program legislasi daerah adalah instrumen […]
Bimtek Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah. Salah satu bentuk evaluasi yang telah secara rutin di lakukan pemerintah Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, adalah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Dan Juga EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemeriintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Info […]
Bimtek Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Audit Kinerja adalah suatu proses sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi ataupun kegiatan. Evaluasi di lakukan berdasarkan aspek ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam mencapai hasil yang di inginkan. Serta kepatuhan terhadap peraturan, hukum, dan kebijakan terkait. Selain […]
Bimtek Tupoksi Bidang Ekonomi Sosial dan juga Budaya. Bidang Ekonomi, Sosial dan juga Budaya adalah unsur pelaksana teknis di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Selanjutnya di pimpin oleh seorang kepala yang di sebut kepala bidang ekonomi, sosial dan budaya. Yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan dan Juga secara teknis koordinatif melalui […]
Bimtek Program Strategi Pembangunan Daerah. Di sebagian daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, penataan ruang belum mendapat proporsi perhatian utama sebagai instrumen dasar penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah, baik yang di lakukan pemerintah maupun masyarakat dan dunia usaha. Karena hal ini tercermin dengan semakin luasnya lahan yang beralih fungsi seperti lahan pertanian beririgasi teknis berubah menjadi permukiman atau […]
Bimtek Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membuka peluang kalangan profesional untuk menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Profesional dapat mengisi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tertentu. Untuk itu, PP ini juga mewajibkan agar setiap istansi […]
Bimtek Pedoman Penyusunan dan juga Pengendalian Renja SKPD. Renja SKPD yaitu Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program lalu kegiatan pembangunan baik yang di laksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Info Bimtek Pedoman Penyusunan dan Pengendalian […]
Bimtek Mewujudkan Sistem Good Governance dengan Pelayanan Public yang Prima Berbagai sumber menyatakan Good Governance adalah konsep penyelenggaraan management pembangunan yang solid dan juga bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan juga pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana investasi lalu pencegahan korupsi baik secara politic ataupun administrative menajalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan juga […]
Bimtek Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 berisi tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, di berlakukan sejak tanggal 21 Juli 2014, mengatur tentang alokasi Dana Desa dari Pemerintah Pusat, yang di salurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Minimal 10% dari APBD Kabupaten/Kota […]