Bimtek Penanaman Modal Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (“PERKA BKPM 17/2015”), yang mulai berlaku sejak 8 Oktober 2015. PERKA BKPM ini mencabut Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.3 Tahun 2012.
Khusus mengenai penyampaian LKPM, jika lokasi proyek berada pada wilayah yang lebih dari satu kabupaten/kota, LKPM tetap harus di kirim ke masing-masing kabupaten/kota di mana proyek itu berada. Berbeda dengan kewenangan penerbitan izin investasi yang bila lokasi proyek berada di lintas kabupaten/kota maka menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Singkatnya, LKPM boleh banyak tetapi izin hanya satu.
Demikian tulisan ini dibuat untuk dapat mengingatkan kita kembali tentang batas-batas pelayanan dan pengawasan yang dapat kita lakukan dan yang tidak seharusnya kita lakukan dalam urusan bidang penanaman modal. Aparatur yang profesional akan menuai respek dari para stakeholder yang juga profesional di bidangnya.
Dasar hukum :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2016 dan Nomor 8 Tahun 2016
4. Peraturan Kepala BKPM Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan juga Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Pelayanan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu akan mempermudah para investor lokal, nasional maupun asing. Untuk berinvastasi pada daerah tertentu, tentunya akan menguntungkan pemerintah daerah. Kebutuhan pemerintahan di setiap daerah akan Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sangat di perlukan untuk pembangunan daerah tertentu, bangsa dan negara secara keseluruhan.
Bimtek Metode Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal – Maka, Dalam Undang-Undang No. 25 Thn 2007, ini memperjelas tentang penanaman modal. Menerangkan setiap sistem penanaman modal, siapa saja yang boleh ikut serta dalam memberikan modal, baik di pusat maupun daerah. Inilah yang membuat masuknya investor asing ke Indonesia, memang sebuah berita bagus karena bisa mengembangkan usaha. […]
Bimtek Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi dan juga Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Pada Dasarnya Pelayanan SPIPISE sendiri terhubung dengan BKPM dan juga sistem pada berbagai Kementrian maupun Lembaga Pemerintah non Departemen atau LPND. Kemudian Hal ini adanya faktor SPIPISE berdiri sebagai sistem elektronik pelayanan perizinan. Info Bimtek Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi dan Juga Perizinan Investasi […]
Bimtek Optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Pada Dasarnya, RUPM bisa di artikan sebagai dokumen perencanaan jangka panjang yang bersifat komplementer terhadap perencanaan sektoral. Sehingga dapat berfungsi mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait dalam bidang penanaman modal. Kemudian, kami berharap tidak terjadi tumpang tindih dengan penetapan prioritas dari sektor-sektor yang akan kita promosikan. Info […]
Bimtek Mekanisme dan juga Tata Cara Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (SOP IMB). Salah satu bentuk pelayanan publik yang di berikan organisasi pelayanan publik adalah perizinan mendirikan bangunan. Atau yang lebih di kenal dengan sebutan IMB yang bergerak dalam jasa pelayanan membenahi diri nya. Untuk lebih dapat memberikan pelayanan sesuai dengan […]
Bimtek Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Juga Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) memiliki tujuan membantu penanaman modal untuk mendapat kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan juga informasi penanaman modal. Sehingga, di harapkan dengan adanya PTSP bisa membuat perizinan dan penyelesaian lebih cepat. Sistem PTSP ini […]
Bimtek implementasi sistem informasi penanaman modal daerah dan juga pelayanan perizinan. Sangat kita perlukan dalam sistem pemerintahan dan juga Investasi merupakan hal utama dalam proses pembangunan suatu daerah. Penanaman modal biasanya di lakukan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah baik ke Kabupaten maupun kota. Info Bimtek Implementasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah Sekilas Ulasan Mengenai […]
Bimtek Strategi Penyusunan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah. Penanaman Modal di daerah merupakan investasi bagi pembangunan suatu daerah yang harus di kelola dengan baik dan juga benar oleh pemerintahan daerah. Agar dapat bermanfaat bagi pembangunan daerah maun nasional. Selanjutnya, puska pemda memandang penting akan pemahaman penanaman modal. Info Bimtek Strategi Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal Daerah […]