Bimtek Satpol pp adalah satuan polisi pamong praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum suatu daerah serta menegakkan peraturan daerah. So that, penyelenggaraan roda pemerintahan agar dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Therefore, selain menegakkan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja di singkat (Satpol PP) juga di tuntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah lainnya yaitu peraturan kepala daerah. untuk mengoptimalisasikan kinerja Satpol PP, mengadakan pendidikan dan pelatihan Satppol PP yaitu Bimtek Satpol PP.
Dasar hukum mengenai tugas dan juga tanggung jawab Satpol PP adalah PP Nomor 6 Tahun 2010. Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Berdasarkan PP tersebut terdapat dalam Pasal 5 bahwa Satpol PP mempunyai fungsi :
1. Penyusunan program dan juga pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan juga ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan juga peraturan kepala daerah dan juga
3. Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan juga ketenteraman masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan juga peraturan kepala daerah dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara RI. Penyidik PNS daerah/aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum in order to (agar) mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan selanjutnya
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan oleh kepala daerah.
Besides that dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah salah satu dari sedikit unit kerja Pemerintah daerah yang tidak memiliki wewenang untuk membuat kebijakan. Setiap kegiatan penertiban Satpol PP ( Satuan Polisi Pamong Praja ) merupakan konsekuensi dari suatu kebijakan yg disusun oleh dinas tata kota dan dinas lainnya yang kemudian ditetapkan oleh pimpinan daerah disetiap level pemerintah yaitu Gubernur, Bupati/ Walikota, dan Kecamatan.
Bimtek Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP. Pada Dasarnya Salah satu fungsinya adalah memelihara ketentraman dan ketertiban umum menegakkan peraturan daerah. Kemudian Sumber daya Satuan polisi Pamong Praja dalam penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah. Kapasitas pelayanan terhadap masyarakat jika di bandingkan baik di tinjau kualitas maupun kuantitas pada […]
Bimtek Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP – Dalam pasal 2 ayat 2 PP tersebut menyebutkan, Pembentukan Satpol PP di tetapkan dengan Perda provinsi dan juga Perda kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.secara tegas PP tersebut menyebutkan, Satpol PP provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. Kemudian […]
Bimtek Peningkatan Kapasitas Anggota Polisi Pamong Praja dan juga Penegakan Perda – Pada Dasarnya Eksistensi anggota polisi pamong praja merupakan salah satu kekuatan terdepan yang dapat di andalkan sebagai perangkat daerah dalam penegakkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Selain itu, anggota polisi pamong praja di tuntut harus memahami dasar hukum […]
Bimtek Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja – Jabatan fungsional merupakan jabatan teknis yang jelasnya tidak tercantum di dalam struktur organisasi, tetapi, jabatan ini begitu di perlukan kaitannya dengan pelaksanaan tugas-tugas pokok di dalam organisasi pemerintah. Info Bimtek Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Sekilas Ulasan Materi Pelaksanaan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Sesuai dengan namanya, jabatan […]
Bimtek Pelatihan Satpol PP Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan – Dan juga Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan dalam penegakan peraturan daerah. Semua sektor pemerintahan di butuhkan agar tercipta suatu sistem tata kelola pemerintahan yang effective dan berkualitas. Tata kelola yang baik akan membuat jalannya pemerintahan juga lancar, dampaknya akan membuat proses pelayanan pada masyarakat berjalan […]