Bimtek Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Banyaknya permasalahan dalam perencanaan dan juga penganggaran di pemerintah daerah mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan kebijakan yang mewajibkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah untuk melakukan quality assurance terhadap perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah. Info Bimtek Review Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Hal […]
Bimtek Sistem Akutansi Pemerintahan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Pengertian Basis Akrual adalah Basis akuntansi yang mana suatu peristiwa akuntansi atau transaksi ekonomi di catat, di akui, dan juga di sajikan dalam bentuk laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas di terima atau di bayarkan. Info Bimtek Sistem Akutansi Pemerintahan Keuangan Berbasis […]
Bimtek Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Berdasarkan Permendagri No.79 Tahun 2018 Pada Dasarnya, Badan Layanan Umum Daerah atau di singkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia. Kemudian, Di bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang di jual tanpa […]
Bimtek Restra dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai yang di amanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan juga evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) […]
Bimtek Peranan Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Strategi atas temuan Temuan BPK. Terkait Pertanggungjawaban Keuangan Daerah – Pada dasarnya Pedoman penyusunan APBD menjadi acuan Pemda dalam sebuah penyusunan anggaran. Kemudian Dengan harapan peraturan tersebut dapat berfungsi sebagai konsep dasar dalam pengoptimalisasian pedoman dalam hal manajemen keuangan yang sudah di integerasi. Selain itu harus […]
Bimtek Tugas dan Tanggung Jawab bagi Bendahara Penerimaan Dan Juga Bendahara Pengeluaran Dalam Pengelolaan Keuangan Negara. Pada Dasarnya Peraturan Menteri Keuangan RI No. 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola APBN. Menyatakan bahwa guna memberikan pedoman bagi Bendahara dalam melaksanakan tugasnya, maka perlu mengatur mengenai kedudukan. Selai itu, perlu juga mengatur […]
Bimtek Tata Kelola Keuangan UPT. Supaya lebih terstruktur dan juga lebih akuntibel, maka di perlukan tata kelola keuangan yang mumpuni, tidak hanya pedoman tata kelola keuangan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, namun sumber daya manusia yang melaksanakannya juga harus memiliki kemampuan dalam menyusun tata kelola keuangan dengan tepat. Info Bimtek Tata Kelola Keuangan UPT […]
Bimtek Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Dalam melaksanakan penatausahaan di bidang keuangan desa, kepala desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa di lakukan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan di mulai, hal itu juga harus berdasarkan keputusan dari kepala desa. Dan juga Bendahara desa adalah salah satu dari perangkat desa yang di tunjuk khusus oleh kepala […]
Bimtek Teknis Sistem Pengelolaan Keuangan BLU Rumah Sakit. Pada Dasarnya Badan Layanan Umum atau di singkat BLU adalah suatu instansi di lingkup Pemerintah yang di bangun untuk memberikan pelayanan pelayanan buat masyarakat berupa penyediaan barang serta jasa yang di jual tanpa mencari keuntungan. Dalam melakukan kegiatannya di dasarkan pada prinsip produktivitas dan juga efisiensi. Info […]
Bimtek Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Dana Perimbangan Pendapatan Daerah. Setiap daerah memiliki pendapatan asli daerah atau PAD, ada sumber yang berbeda-beda dengan persyaratan tertentu sesuai ketentuan dari UU yang berlaku. Lalu dari mana saja sumber pendapatan asli daerah atau PAD? Berikut adalah sumbernya, sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya yakni Nomor 32 tahun 2004, pasal 157. Info […]