Diklat merupakan sebuah program yang dirancang khusus untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan pemahaman pegawai terhadap keseluruhan lingkungan kerjanya.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan/Pelatihan Jabatan Pegawai pasal 2 dan 3, tujuan utama adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar dapat menjalankan tugas dalam jabatannya secara profesional di landasi kepribadian etika pegawai negeri sipil yang di sesuaikan dengan kebutuhan suatu instansi.
2. Mencetak pegawai yang bisa berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Memberikan pemantapan dalam bersikap dan semangat kepribadian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Menyamakan visi dan dinamika pola berpikir untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.
5. Tujuan di atas di khususkan bagi para pegawai pemerintahan seperti PNS dan ASN.
Selain tujuan di atas, terdapat pula tujuan umum antara lain:
1. Diharapkan mampu meningkatkan kinerja pegawai.
2. Mengembangkan kepribadian serta pengetahuan pegawai.
3. Menumbuhkan loyalitas dan kerja sama sehingga bisa lebih saling menguntungkan.
4. Meminimalisir kesalahan di dalam suatu perusahaan atau instansi melalui banyaknya tenaga profesional dan terlatih.
5. Memenuhi standar sumber daya manusia yang berkompeten di dalam perusahaan atau instansi.
Adapun manfaat dari kegiatan ini di antaranya:
1. Karyawan atau pegawai akan semakin kompeten dan profesional dalam menjalankan tugas.
2. Dengan berbagi pelatihan yang sering di ikuti, pegawai akan memiliki standar yang lebih baik seperti semakin unggul, loyal, dan juga berintegritas.
3. Adanya pegawai dengan standar yang baik membuat lingkungan kerja kompetitif namun tetap sehat.
4. Lingkungan kerja menjadi lebih kondusif karena pegawai sudah mendapatkan bekal untuk bisa bekerja dengan baik dan benar.
5. Meningkatkan jaringan kerja karena banyak orang yang di temui di lokasi diklat. Hal ini akan mempermudah pegawai di masa depan saat harus berkoordinasi dengan berbagai pihak.
Demikian beberapa informasi yang dapat kami sajikan terkait pendidikan dan pelatihan. Semoga informasi di atas bisa menambah wawasan kita semua.
Bimtek Kehumasan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dalam Meningkatkan Nilai Tambah Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Masyarakat Berbasis Informasi – Teknologi informasi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, market place baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Disadari betul bahwa perkembangan teknologi yang disebut Internet, telah mengubah pola interaksi […]
Bimtek Jurnaslistik Pegawai Humas Pemerintah Dalam Kegiatan Publisitas – Publisitas merupakan informasi yang disediakan oleh sumber luar yang digunakan oleh media karena informasi itu memiliki nilai berita (Cutlip, et al., 2009). Publisitas berasal dari sumber-sumber public relations (PR) atau humas, berupa berita dan informasi yang mereka anggap pantas untuk diberitakan, dengan harapan editor dan reporter […]
Bimtek Peningkatan SDM Keprotokolan dan Aparatur Bidang Humas – Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Bidang Humas Dan Keprotokolan Untuk membangun citra yang positif (positif image building) suatu organisasi publik atau birokrasi pemerintahan terhadap pelayanan, Kenyamanan dan Keamanan Pejabat Pemerintah/Pejabat Daerah bukanlah masalah yang sederhana, dan di dalam membentuk pribadi Sigap Seorang Protokol membutuhkan Skill, Knowledge dan […]
Bimtek dan Diklat Implementasi SE BKN No 3 Tahun 2021 Tentang Sasaran Kinerja Pejabat Fungsional Yang Menjadi Kordinar juga Sub Kordinator Serta Kebijakan Pengalihan Jabatan Struktural Ke Dalam Jabatan Fungsional Pusat dan Daerah. Sebagai tindak lanjut dari pernyataan Presiden dan di- selaraskan oleh Menpan dan RB salah satunya yaitu pengalihan jabatan Administrator juga Pengawas menjadi […]
Bimtek dan Diklat Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RB No. 1 Tahun 2020. Seiring dengan bergulirnya Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka perlu melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), sumber daya manusia aparatur dan ketatalaksanaan […]
Bimtek Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Keterampilan Kerajinan Tangan – Pemerintah berkewajiban dan juga berperan penting terhadap taraf dan pola hidup masyarakatnya. Dalam hal ini, khusunya adalah masyarakat yang ekonominya berada di bawah standar. Selanjutnya, perlu adanya pelatihan khusus untuk masing-masing masyarakat yang berguna untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka seperti pelatihan kerajinan tangan dari bahan bekas […]
Bimtek Pemanfaatan Dan Pengelolaan Barang Milik Daerah – Sebelum membahas mengenai penggunaan barang milik daerah ada baiknya tersaji dengan pengertian penggunaan barang milik daerah sebagaimana yang di atur di dalam pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemanfaatan barang milik daerah yaitu pemberdayaan barang […]
Bimtek dan Diklat Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No 17 Tahun 2020. Penyelenggaraan Manajemen PNS di laksanakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dengan kewenangan untuk kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS serta pembinaan. Manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Info Bimtek dan Diklat Manajemen Pegawai Negeri Sipil […]
Bimtek Tata Cara Pengawasan Kegiatan Pertambangan – Sesuai amanat Undang-undang Minerba, ada kewajiban dari pemerintah melalui Inspektur Tambang untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan. Kemudian, adapun obyek utama pengawasan di lakukan terhadap: Pertama Teknis Pertambangan; Konservasi Sumberdaya Mineral dan juga Batubara; Keselamatan dan juga Kesehatan Kerja (K3) Pertambangan; Kemudian Keselamatan Operasi Pertambangan; serta Pengelolaan […]
Bimtek Pengelolaan Sampah – Berdasarkan UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah mewajibkan pemerintah kabupaten/kota melakukan pengelolaan sampah secara terpadu dan juga berwawasan lingkungan. Kemudian Dengan larangan pengelolan tempat pembuangan akhir sampah dengan sistem terbuka yang banyak menimbulkan permasalahan lingkungan. Bimtek Pengelolaan Sampah adalah suatu kegiatan pelatihan tentang pedoman untuk pengaturan, penyelenggaraan. Dan […]