Tag: Info Diklat

Bimtek Reviu Barang Milik Daerah

Bimtek Reviu Barang Milik Daerah

Bimtek Reviu Barang Milik Daerah. – Pada dasarnya Perencanaan kebutuhan BMD akan berlangsung setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD di tetapkan. Maka Perencanaan kebutuhan BMD merupakan salah satu dasar bagi SKPD. Dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan juga angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. Info Bimtek Reviu Barang […]

Bimtek Implementasi Akuntansi Pemerintah Daerah

Bimtek Implementasi Akuntansi Pemerintah Daerah

Bimtek Implementasi Akuntansi Pemerintah Daerah – Peraturan pemerintah (PP) No. 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah (BMN/D) untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dan juga praktik yang ada di pengelolaan BMN/D. Mengatur antara lain mendorong investasi dalam percepatan penyediaan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dalam rangka implementasi good governance di bidang pengelolaan BMN/D. Dan juga penguatan dasar hukum […]

Bimtek Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah

Bimtek Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah

Bimtek Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah. Banyaknya permasalahan dalam perencanaan dan juga penganggaran di pemerintah daerah mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan kebijakan yang mewajibkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah untuk melakukan quality assurance terhadap perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah. Info Bimtek Review Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Review […]

Bimtek Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya

Bimtek Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya

Bimtek Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya. Merupakan keseluruhan kegiatan. Mulai dari perencanaan pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan keuangan sendiri ada dalam peraturan menteri. Terdiri dari kekuasaan pengelolaan keuangan, azas umum dan struktur APBD atau yang lainnya. Kemudian penyelenggaraan anggaran sendiri termasuk hal penting saat melaksanakan […]