Bimtek dan Diklat Sosialisasi Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022 – Pada Dasarnya Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah telah menetapkan Permendagri No. 27 Tahun 2021 tentang […]
Bimtek dan Diklat Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022 Sesuai Permendagri Nomor 27 Tahun 2021. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, penetapan dan juga penetapan APBD. Dan juga Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Penyusunan APBD […]
Bimtek dan Diklat Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan juga pengawasan keuangan daerah. Dalam hal ini Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten pun juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran. Semuanya akan […]
Bimtek dan Diklat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. SIPD merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah. Serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Dalam upaya mengintegrasikan upaya SIPD tersebut telah tersusun dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019. Yaitu […]
Bimtek dan Diklat Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah (SPIP). SPIP yang akan terselenggara secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah di semua Republik Indonesia. Sebab sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh jajaran pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas […]
Bimtek dan Diklat Restra dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai yang di amanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan juga evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana […]
Bimtek dan Diklat Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pada dasarnya, Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebuah dokumen yang isinya adalah gambaran dari perwujudan akuntabilitas kerja instansi pemerintahan, yang telah di susun dengan rapi serta di sampaikan dengan cara sistematik yang melembaga. Info Bimtek dan Diklat Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah […]
Bimtek dan Diklat Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran PPTK PPK Dan juga Bendahara. Dalam menjalankan sistem pemerintahan yang bertujuan untuk bernegara, maka negara Indonesia harus mengatur dan juga mengelola keuangan dengan baik. Dan juga Manajeman adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian kegiatan seluruh anggota organisasi. Info Bimtek dan Diklat Administrasi Keuangan […]
Bimtek Menghitung Klaim Iuran Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja. Bagi setiap pegawai negeri sipil, fasilitas yang di berikan pemerintah merupakan salah satu kelebihan dalam pekerjaannya. Karena pemberian jaminan dalam hal kecelakaan dan kematian menjadi hal yang sangat penting. Jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian biasanya di berikan kepada setiap pegawai negeri sipil dalam bentuk uang tunai. […]
Bimtek dan Diklat Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan juga Strategi Mengahadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah. Pada Dasarnya Pedoman penyusunan APBD menjadi acuan Pemda dalam sebuah penyusunan anggaran. Kemudian, dengan harapan peraturan tersebut dapat berfungsi sebagai konsep dasar dalam pengoptimalisasian pedoman dalam hal manajemen keuangan yang sudah di integerasi. […]